Jerman, yang pernah memimpin Eropa dalam upaya transisi energi bersih, kini dihadapkan pada dilema pelik. Di tengah gejolak harga gas alam global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, negara dengan julukan "kohleausstieg" atau keluar dari batu bara ini mulai membuka kembali diskusi tentang peran pembangkit listrik tenaga batu bara. Langkah ini mencuat setelah Kanselir Friedrich Merz menyatakan kekhawatiran akan ketidakrealistisan rencana phase-out batu bara yang ada, menggarisbawahi pentingnya pasokan listrik yang stabil bagi industri.
Sebagai pengguna batu bara terbesar di Eropa dan keempat di dunia, Jerman memiliki komitmen kuat untuk menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2038, bahkan lebih cepat, yaitu 2030, untuk batu bara lignit yang paling berpolusi. Saat ini, sekitar 20% dari bauran energi Jerman masih berasal dari batu bara, sebuah angka yang ingin dikurangi demi mendorong energi terbarukan seperti angin dan surya. Faktanya, energi terbarukan telah mendominasi lebih dari separuh kebutuhan listrik Jerman, mencapai 59% pada tahun lalu.
Namun, fluktuasi harga gas alam yang drastis pasca-konflik AS-Iran telah mendorong berbagai negara untuk meninjau kembali ketergantungan pada sumber energi fosil lainnya, termasuk batu bara. Situasi ini juga menekan Jerman, yang mayoritas pasokan gas alamnya (95%) harus diimpor. Ketika harga gas melonjak, penggunaan lignit domestik yang melimpah dan lebih murah menjadi pilihan yang sangat menarik secara finansial, sekaligus menjamin pasokan yang aman tanpa bergantung pada impor.
Keputusan ini menjadi rumit karena Jerman tidak lagi memiliki pilihan energi nuklir, setelah menutup pembangkit listrik terakhirnya pada tahun 2023. Dalam konteks ini, pernyataan Kanselir Merz di bulan Maret lalu menjadi sinyal kuat adanya pertimbangan ulang. Ia menekankan keharusan menyediakan listrik bagi negara dan kesiapannya untuk tidak mengorbankan industri vital akibat rencana phase-out yang dianggapnya mulai tidak realistis.
Perusahaan energi Jerman, LEAG, yang merupakan salah satu penambang lignit terbesar, menyambut baik diskusi ini. Mereka menyatakan bahwa pemerintah Jerman kini menempatkan keamanan pasokan jangka menengah hingga panjang sebagai prioritas dalam kebijakan energinya. LEAG juga mengingatkan perannya dalam meningkatkan pasokan lignit untuk menggantikan impor gas Rusia setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022, menunjukkan kemampuannya untuk segera kembali ke pasar saat situasi mendesak.
Di sisi lain, para aktivis lingkungan dan peneliti menolak gagasan kembali ke batu bara. Hauke Hermann, seorang peneliti senior di institut lingkungan Oko-Institut, berpendapat bahwa solusi sesungguhnya terletak pada peningkatan penggunaan energi terbarukan. Ia menekankan bahwa lebih banyak pembangkit listrik batu bara bukanlah jawaban atas krisis energi yang dihadapi.
Bagi sektor industri Jerman, kepastian pasokan energi menjadi kunci investasi. Wolfgang Große Entrup, direktur jenderal Asosiasi Industri Kimia Jerman (VCI), menyatakan bahwa energi terbarukan saja belum mampu menjamin keandalan pasokan. Perusahaan membutuhkan jaminan ketersediaan energi yang stabil dengan harga yang kompetitif di masa depan. Mereka berinvestasi miliaran euro dan membutuhkan kepastian tersebut.
Meskipun sebagian besar kalangan, kecuali partai sayap kanan AfD, tidak menyerukan pencabutan total rencana phase-out batu bara, ada kemungkinan adanya pelonggaran. Salah satu usulan kompromi yang muncul adalah terkait enam pembangkit listrik batu bara yang menggunakan batu bara keras impor, yang dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan lignit domestik. Pembangkit-pembangkit ini saat ini hanya beroperasi sebagai cadangan darurat.
Steag Iqony Group, pemilik sebagian pembangkit tersebut, mengusulkan agar pembangkit-pembangkit ini diizinkan beroperasi secara reguler. Juru bicara perusahaan tersebut mengatakan bahwa pembangkit ini dapat menyediakan listrik bagi jutaan rumah dan dapat memperkuat keamanan serta keterjangkauan pasokan energi. Sebuah komite parlemen yang dibentuk pada bulan Maret sedang mempelajari kemungkinan ini.
Situasi ini juga mencerminkan dinamika politik dalam koalisi pemerintahan Jerman yang terdiri dari partai konservatif CDU/CSU dan partai sosialis SPD. CDU/CSU cenderung lebih terbuka untuk memperpanjang penggunaan batu bara, sementara SPD tetap menolak. Nina Scheer, juru bicara energi dari SPD, memperingatkan bahwa pelonggaran aturan untuk batu bara akan kontraproduktif bagi transisi energi dan menciptakan ketergantungan baru pada bahan bakar fosil.
Sebaliknya, Michael Kretschmer, wakil ketua CDU dan Menteri-Presiden Saxony, berpendapat bahwa Jerman sebagai negara industri besar harus memastikan energi tetap terjangkau. Ia menyerukan perhitungan ulang menyeluruh terhadap transisi energi, yang seharusnya fokus pada keamanan pasokan dan keterjangkauan, bukan semata-mata masalah biaya.
Pemerintah Jerman dijadwalkan akan membuat keputusan penting tahun ini mengenai apakah tenggat waktu 2030 untuk penghentian lignit harus ditegakkan atau apakah sebagian kapasitas dapat dipertahankan sebagai cadangan strategis untuk periode terbatas. Selain itu, pada bulan Agustus, pemerintah akan menerbitkan tinjauan undang-undang terkait phase-out batu bara, yang akan mengevaluasi dampaknya terhadap pasokan, keamanan, dan harga energi. Awalnya tinjauan ini bertujuan untuk mempercepat kohleausstieg, namun kini ada kemungkinan besar akan digunakan untuk memperlambatnya.
