Pemerintah dan institusi pendidikan di Indonesia tengah gencar mengadopsi kecerdasan buatan (AI). Namun, upaya ini terancam oleh kendala infrastruktur teknologi yang masih tertinggal.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyoroti bahwa kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama dalam pemanfaatan AI di sektor publik. Ia menyatakan, “Kalau infrastruktur kita belum siap, jangan dipaksakan.” Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran “AI for Public Services” yang diselenggarakan oleh Kominfo di Jakarta pada Senin, 22 Januari 2024.
Menurut Budi Arie, saat ini baru sekitar 30% dari total 514 pemerintah daerah yang memiliki infrastruktur digital memadai untuk mendukung penerapan AI. Angka ini menunjukkan jurang pemangku kepentingan yang cukup lebar dalam kesiapan digital di tingkat daerah.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menambahkan bahwa pemerintah tengah berupaya keras meningkatkan kualitas infrastruktur digital. “Kita kan lagi berusaha keras membangun infrastruktur digital kita,” ujar Semuel di kesempatan yang sama.
Peningkatan infrastruktur ini mencakup pembangunan jaringan serat optik dan pusat data yang andal, yang menjadi fondasi penting bagi implementasi solusi berbasis AI. Tanpa fondasi yang kuat, potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, seperti dalam analisis data, otomatisasi proses, maupun prediksi tren, akan sulit terealisasi secara optimal.
Kominfo menargetkan pada tahun 2024, seluruh pemerintah daerah akan memiliki infrastruktur digital yang memadai. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa adopsi AI di sektor publik tidak hanya sebatas wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
