PT Liga Indonesia Baru (LIB) angkat bicara mengenai sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada klub Persib Bandung. Melalui pernyataan resmi, LIB menyatakan keyakinannya bahwa permasalahan yang berujung pada sanksi tersebut akan segera terselesaikan.
Ferry Paulus, selaku Direktur Utama PT LIB, mengungkapkan optimisme bahwa sengketa yang telah berlangsung lama ini akan segera mencapai titik terang. Ia berharap sanksi yang diberikan oleh federasi sepak bola dunia tersebut dapat segera dicabut, memungkinkan Persib Bandung kembali beraktivitas normal tanpa hambatan.
“Kami yakin sengketa Persib Bandung ini akan segera beres, tidak akan berlarut-larut,” ujar Ferry Paulus dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan kepastian dan menenangkan para pemangku kepentingan, termasuk para bobotoh, pendukung setia Persib.
Sanksi yang diberikan oleh FIFA kepada Persib Bandung terkait dengan dugaan tunggakan gaji pemain asing di masa lalu. Meskipun detail spesifik mengenai sengketa tersebut belum sepenuhnya diungkapkan kepada publik, LIB menegaskan bahwa mereka terus memantau perkembangan kasus ini secara aktif. Upaya komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk FIFA dan Persib Bandung sendiri, terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
LIB berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang timbul dalam ekosistem sepak bola Indonesia dapat diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengedepankan dialog dan mediasi agar sanksi yang berpotensi merugikan klub dan liga dapat segera dihilangkan. Kepercayaan diri LIB didasarkan pada proses penyelesaian yang sedang berjalan dan keyakinan akan adanya itikad baik dari semua pihak yang terlibat.
Lebih lanjut, Ferry Paulus menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan integritas kompetisi sepak bola nasional. Pencabutan sanksi bagi Persib Bandung diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh liga, memungkinkan klub untuk fokus pada pembinaan pemain dan pencapaian prestasi di lapangan tanpa dibayangi oleh persoalan administrasi dan sanksi.
