Pemerintah resmi menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri menjadi US$ 13 per MMBTU. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak Senin, 29 Juni 2026.
Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara penyedia energi dan keberlangsungan dunia usaha. Penyesuaian harga difokuskan bagi industri yang berada di wilayah Jawa Barat, Banten, serta DKI Jakarta.
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Gas, PT PGN (Persero) Tbk, menyatakan kesiapannya melaksanakan aturan tersebut. Koordinasi intensif terus dilakukan guna menjamin kelancaran pasokan energi di wilayah terdampak.
VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan dukungan penuh perusahaan terhadap kebijakan tata kelola gas bumi nasional. Langkah ini dianggap adil bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan menyusul lonjakan harga LNG di pasar internasional. Harga komoditas ini sempat melonjak tajam hingga menyentuh level US$ 23 per MMBTU.
Pemerintah melakukan intervensi dengan memangkas bagian pendapatan negara dari hulu. Selain itu, biaya operasional pada perusahaan pelat merah juga ditekan agar beban industri lebih ringan.
Penurunan harga ini melibatkan koordinasi bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan PT PGN Tbk. Semua pihak sepakat untuk berbagi beban dalam menekan biaya pengadaan gas bagi industri.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk industri yang menghasilkan produk. Sementara itu, sektor pembangkit listrik tidak termasuk dalam kategori penerima penyesuaian harga LNG tersebut.
Di sisi lain, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri tetap dipertahankan. Harga tersebut masih stabil di kisaran US$ 6,5 hingga US$ 7 per MMBTU.
Pelanggan gas pipa non-HGBT di Jawa Barat juga mendapatkan kepastian harga yang tidak mengalami kenaikan. Tarif rata-rata untuk pelanggan kategori ini tetap berada di angka US$ 9,6 per MMBTU.
Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah kini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur pipa transmisi. Proyek strategis seperti pipa Dumai-Sei Mangkei sedang dikebut pengerjaannya.
Integrasi jalur gas dari Jawa Timur menuju Jawa Barat juga terus dikembangkan secara bertahap. Proyek ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang.
Dengan integrasi tersebut, surplus gas di Sumatra maupun Jawa Timur bisa dialihkan ke wilayah yang membutuhkan. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas pasokan gas bagi industri nasional di masa depan.
