PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan disparitas harga yang terlalu lebar antara produk nonsubsidi dan BBM bersubsidi, sekaligus menjadi solusi atas fenomena antrean panjang yang sempat melanda berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur dalam sepekan terakhir.
Penurunan harga yang berkisar antara 7 hingga 15 persen ini diharapkan mampu memecah kepadatan kendaraan, khususnya bagi para pengguna mesin diesel yang sebelumnya memilih antre panjang demi mendapatkan Biosolar. Sebagaimana diketahui, pada periode 24 hingga 30 Juni 2026, sejumlah SPBU di Jawa Timur mengalami lonjakan permintaan yang ekstrem. Tingginya minat masyarakat terhadap Biosolar dipicu oleh perbedaan harga yang sangat mencolok dibandingkan dengan produk diesel nonsubsidi.
Harga Biosolar bersubsidi dipatok di angka Rp 6.800 per liter. Sebagai perbandingan, harga Dexlite sebelumnya berada di angka Rp 23.000 per liter dan Pertamina Dex mencapai Rp 24.800 per liter. Jarak harga yang jauh inilah yang membuat para pengemudi truk, bus, hingga mobil pribadi bermesin diesel lebih memilih bertahan dalam antrean berjam-jam ketimbang beralih ke produk nonsubsidi.
Untuk meredam gejolak di lapangan, Pertamina melakukan penyesuaian harga secara signifikan. Terhitung mulai 1 Juli 2026, harga Dexlite turun 14 persen menjadi Rp 19.700 per liter, sementara Pertamina Dex turun 15 persen menjadi Rp 21.150 per liter. Produk bensin nonsubsidi, Pertamax Turbo, juga mengalami penurunan harga sebesar 7 persen dari Rp 20.750 menjadi Rp 19.300 per liter.
Di sisi lain, harga untuk BBM jenis Pertalite tetap stabil di angka Rp 10.000 per liter, dan Pertamax Green bertahan di harga Rp 17.000 per liter. Selain itu, kebijakan penyesuaian harga juga menyentuh sektor aviasi, di mana harga avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta turun 14 persen, dari Rp 22.190 menjadi Rp 19.190 per liter sebelum pajak.
Lonjakan konsumsi solar di Jawa Timur sendiri tidak hanya dipicu oleh masalah harga. Wilayah ini sempat mengalami pemadaman listrik bergilir sepekan sebelum insiden antrean. Kondisi tersebut memaksa masyarakat dan pelaku dunia usaha beralih menggunakan genset untuk menunjang aktivitas mereka, yang secara otomatis meningkatkan konsumsi solar secara mendadak.
Menanggapi situasi ini, PT Pertamina (Persero) telah memperketat kebijakan pembatasan kuota harian untuk Biosolar. Kendaraan pribadi dibatasi maksimal 50-60 liter per hari, mobil penumpang umum dibatasi maksimal 80 liter, sedangkan kendaraan angkutan barang maupun orang dengan roda enam ke atas dibatasi hingga 200 liter per hari.
Selain pembatasan, Pertamina Patra Niaga juga menambah kuota Biosolar untuk wilayah Jawa Timur dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 juta kiloliter. Langkah teknis di lapangan pun ditingkatkan dengan mengerahkan tambahan armada truk tangki untuk memastikan pasokan ke SPBU tetap lancar, terutama di titik-titik krusial seperti pelabuhan, bandara, terminal, pintu tol, serta jalur lintas provinsi.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyambut positif langkah penambahan kuota dan penyesuaian harga tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal penting bagi masyarakat bahwa ketersediaan BBM di wilayah Jawa Timur tetap terjaga. Ia menekankan pentingnya percepatan distribusi dari depo ke SPBU agar stok yang tersedia bisa segera terserap oleh masyarakat tanpa harus menimbulkan kepanikan.
Di tengah upaya penstabilan pasokan BBM, pemerintah secara resmi mulai mengimplementasikan kebijakan biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mencampurkan 50 persen minyak nabati ke dalam solar. Namun, penerapan B50 juga memunculkan catatan teknis dari kalangan akademisi mengenai dampaknya terhadap performa mesin kendaraan.
Guru Besar Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Bambang Sudarmanta, memberikan peringatan bahwa biodiesel B50 memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda secara signifikan dari solar fosil murni. Perubahan ini mencakup densitas dan viskositas yang lebih tinggi, sehingga dapat memengaruhi performa, keandalan, hingga usia pakai komponen mesin diesel jika tidak ditangani dengan pendekatan engineering yang komprehensif.
Bambang menjelaskan bahwa densitas B50 yang lebih tinggi dapat memicu fenomena over-fueling karena massa bahan bakar yang terinjeksi ke dalam ruang bakar menjadi lebih besar. Selain itu, viskositas yang tinggi cenderung menyebabkan atomisasi bahan bakar menjadi kurang optimal, yang kemudian memicu pembentukan droplet lebih besar dan penyebaran partikel yang tidak homogen di dalam silinder.
Lebih lanjut, kandungan nabati yang tinggi berpotensi menurunkan kualitas pencampuran antara bahan bakar dan udara. Proses evaporasi yang melambat di dalam mesin dapat memicu terbentuknya deposit atau kerak dan emisi partikulat. Bambang mengingatkan bahwa masalah ini pernah dialami oleh ribuan kendaraan di Jawa Timur pada Oktober 2025 lalu, di mana mesin menjadi sulit dinyalakan atau bahkan mogok akibat pembentukan kerak.
Selain masalah performa pembakaran, B50 juga memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menyerap air dari lingkungan selama masa penyimpanan dan distribusi. Meski air tidak secara langsung merusak proses pembakaran, keberadaannya menjadi media ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hal ini berisiko membentuk biofilm dan senyawa asam yang dapat memicu korosi, menyumbat filter bahan bakar, dan mendegradasi kualitas BBM secara keseluruhan.
Hingga saat ini, Pertamina terus berupaya melakukan mitigasi agar transisi penggunaan B50 berjalan mulus sambil tetap memantau distribusi BBM di lapangan. Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus bersiaga mengantisipasi lonjakan konsumsi yang biasanya terjadi pada awal pekan. Fokus distribusi tetap diarahkan pada SPBU dengan tingkat penyerapan tinggi di jalur-jalur utama guna memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu kembali.
