Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier, melontarkan kritik tajam terkait dugaan praktik manipulatif dalam sektor ekspor pertambangan Indonesia. Ia menyoroti adanya potensi kerugian besar bagi kas negara yang bersumber dari praktik yang ia sebut sebagai “patgulipat” ini.
Menurut Fuad Bawazier, aliran dana hasil ekspor sumber daya alam, khususnya dari sektor pertambangan, diduga tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri. Ia mengkhawatirkan bahwa cadangan devisa negara terancam terkikis akibat praktik ini. “Ini bukan hal baru, tapi ini harus dibongkar,” tegasnya dalam sebuah kesempatan.
Fuad Bawazier menguraikan bahwa modus operandi yang diduga terjadi melibatkan berbagai celah dalam mekanisme ekspor. Salah satunya adalah dugaan permainan harga komoditas saat diekspor. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga pasar sebenarnya, sehingga selisih keuntungan tidak masuk ke Indonesia.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung potensi adanya perusahaan yang melaporkan volume ekspor yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini tentu berimplikasi pada penerimaan negara yang seharusnya diterima dari royalti dan pajak ekspor. “Kita kehilangan potensi pendapatan yang signifikan dari sini,” ujarnya.
Fuad Bawazier menekankan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menggerogoti kepercayaan terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh dan penindakan tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.
Ia juga mengaitkan isu ini dengan kondisi hutan Indonesia yang semakin gundul. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dan praktik ekspor yang tidak transparan berkontribusi pada kerusakan lingkungan. “Hutan kita semakin habis, tapi devisa negara tidak bertambah optimal. Ini ironi,” keluhnya.
Fuad Bawazier berharap agar pemerintah dapat lebih serius dalam mengawasi sektor ekspor pertambangan. Ia menyarankan agar ada perbaikan sistem pelaporan dan verifikasi nilai serta volume ekspor yang lebih ketat. “Perlu ada transparansi penuh dalam setiap transaksi ekspor komoditas pertambangan,” pungkasnya.
