Peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Asrama Haji Surabaya dilaporkan mengalami dugaan intervensi dan pengondisian. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang ulama, KH Maman, yang menyoroti pembatasan kebebasan para peserta dalam menentukan pilihan mereka.
KH Maman menyatakan keprihatinannya terkait situasi yang terjadi di Asrama Haji Surabaya. Menurutnya, tindakan pengondisian tersebut berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan yang semestinya dijunjung tinggi dalam sebuah forum sebesar Muktamar NU. Ia menekankan bahwa setiap peserta berhak menyampaikan aspirasi dan memilih sesuai hati nurani tanpa tekanan.
Lebih lanjut, KH Maman mengemukakan bahwa praktik pengondisian ini dapat mengarah pada hasil yang tidak mencerminkan kehendak mayoritas peserta yang sebenarnya. “Ini jelas mengganggu kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Muktamar ini,” tegas KH Maman. Ia berharap agar penyelenggara dapat segera meninjau kembali praktik yang sedang berjalan dan memberikan ruang yang lebih lapang bagi seluruh peserta untuk berpartisipasi secara aktif dan bebas.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses Muktamar NU. Para ulama dan peserta lainnya berharap agar Muktamar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil serta mencerminkan aspirasi umat secara keseluruhan. Sorotan dari KH Maman menjadi pengingat pentingnya menjaga kemurnian proses demokrasi dalam setiap kegiatan organisasi, termasuk forum tertinggi seperti Muktamar NU.
