Nasib tragis menimpa Muhyani (58), seorang penjaga ternak di sebuah peternakan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia kini harus berhadapan dengan proses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka setelah aksinya membela diri dari upaya pencurian yang berujung tewasnya pelaku.
Peristiwa nahas ini terjadi pada Desember 2023 lalu. Muhyani memergoki seorang pria yang mencoba membongkar kandang kambing miliknya dengan niat mencuri hewan ternak tersebut. Dalam situasi yang penuh ancaman, Muhyani terpaksa melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri dan aset yang ia jaga.
Perkelahian sengit tak terhindarkan. Muhyani mengaku bahwa pelaku membawa senjata tajam berupa golok, sementara ia hanya menggunakan alat seadanya, yaitu gunting. “Maling itu bawa golok, dan saya hanya pegang gunting. Saya menang, maling mati, tapi saya jadi tersangka,” ungkap Muhyani penuh kekecewaan.
Pihak kepolisian kemudian menjerat Muhyani dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Polisi berargumen bahwa tindakan Muhyani dianggap berlebihan dan ada kesempatan lain untuk menghindari kontak fisik yang berakibat fatal.
Menurut keterangan Muhyani, pihak kepolisian menyarankan agar ia melarikan diri atau mencari bantuan dengan memukul kentongan. “Polisi bilang kalau saya masih punya waktu untuk mikir, jadi seharusnya kabur atau memukul kentongan saja, tak perlu sampai membunuh,” kenang Muhyani dengan nada sedih.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah diunggah ulang di media sosial pada akhir Mei 2026. Banyak masyarakat yang merasa argumen kepolisian tidak realistis, terutama mengingat kondisi psikologis seseorang yang berada di bawah ancaman senjata tajam.
Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut, menyuarakan keprihatinan terhadap sistem hukum yang dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Publik mempertanyakan perlindungan bagi warga yang mencoba menjaga keamanan secara mandiri.
Warganet menyoroti ketidakmungkinan seseorang untuk berpikir jernih dalam situasi panik dan terancam. Mereka juga mempertanyakan penerapan Pasal 49 KUHP tentang bela diri terpaksa (noodweer) yang kerap diabaikan. Muncul kekhawatiran bahwa preseden hukum semacam ini dapat membuat pelaku kriminal semakin nekat.
Desakan agar Muhyani dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengalir deras. Masyarakat menekankan bahwa bela diri adalah hak yang dilindungi undang-undang ketika menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda. Harapan besar tertuju pada penegak hukum agar dapat melihat konteks kejadian secara utuh dan mengedepankan sisi kemanusiaan.
Publik kini terus mengawal kasus ini, berharap Muhyani mendapatkan keadilan yang semestinya. Ini menjadi pengingat penting agar tindakan membela diri dari kejahatan tidak justru berujung pada jerat hukum bagi para korban.
