Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan segera memanggil Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta penjelasan. Pemanggilan ini menyusul insiden tragis meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang mengikuti pelatihan dasar militer. Peristiwa memilukan ini telah memicu gelombang keprihatinan dan desakan evaluasi menyeluruh dari berbagai elemen masyarakat serta legislator.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengonfirmasi bahwa agenda rapat dengar pendapat dengan Kemhan dan TNI telah diagendakan. Rapat tersebut akan membahas secara mendalam kronologi dan penyebab kematian lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) itu. "Segera dalam waktu dekat akan dipanggil," tegas Utut saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026.
Utut menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi yang menimpa warga negara tersebut. Ia menekankan pentingnya mendapatkan informasi dan penjelasan langsung dari pihak penyelenggara pelatihan, yakni Kemhan dan TNI, agar tidak ada spekulasi atau asumsi yang beredar di masyarakat. Politikus PDI Perjuangan ini berharap rapat tersebut dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden yang menelan korban jiwa.
Kematian lima calon manajer Kopdes selama pelatihan dasar militer ini sontak menuai kritik keras dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi sipil dan keagamaan secara tegas mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan fisik bernuansa militer semacam ini. Mereka menilai, pelatihan tersebut tidak relevan dan berisiko tinggi bagi peserta yang seharusnya dipersiapkan untuk tugas manajerial.
Salah satu suara kritis datang dari Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hilmy Muhammad. Hilmy secara terang-terangan mendesak pemerintah untuk menghentikan program pelatihan ala militer bagi peserta SPPI dan segera melakukan investigasi komprehensif. "Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima orang itu sangat tidak masuk akal dan tak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun," ujar Hilmy di Yogyakarta, Ahad, 28 Juni 2026.
Desakan serupa juga disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Puan menilai, fokus pelatihan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih seharusnya lebih mengedepankan aspek manajerial, yang memang lebih dibutuhkan dalam tugas mereka kelak. Kemampuan manajerial, menurut Puan, menjadi kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan koperasi desa.
Meskipun tidak secara eksplisit meminta penghentian pelatihan, Puan mengingatkan agar insiden serupa tidak terulang dan tidak ada lagi nyawa yang melayang. Ia menekankan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan peserta sebagai prioritas utama dalam setiap program pemerintah. "Nanti akan kami tindak lanjut. Kami lihat dulu (evaluasinya)," ucap Ketua DPP PDIP itu pada Selasa, 30 Juni 2026.
Tragedi ini merenggut nyawa lima peserta, yaitu Nola Dya Sari, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Mereka meninggal di lokasi pelatihan yang berbeda-beda dengan penyebab yang bervariasi. Peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan pada bulan Juni 2026, menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan perhatian publik.
Nola Dya Sari, yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan, meninggal dunia pada 26 Juni 2026 setelah mengalami keluhan sesak napas dan demam. Di hari yang sama, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta di Satuan Pendidikan Batalyon Para Komando (Yonko) 465 Jakarta Timur, juga berpulang setelah mengeluhkan gejala serupa. Informasi lebih lanjut menyebutkan, Rifki diketahui memiliki riwayat hipertensi dan obesitas yang mungkin memperparah kondisinya di tengah aktivitas fisik berat.
Kasus lainnya menimpa Novia Rahmadhani Sihotang, peserta di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara, Jakarta. Novia meninggal pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis aktif yang dideritanya, menunjukkan adanya faktor kesehatan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Sementara itu, Anisa Muyassaroh meninggal dunia sehari setelah pelatihan dimulai, yakni pada 18 Juni 2026. Ia menjadi korban heat stroke saat mengikuti latihan di Satuan Pendidikan Resimen Induk Kodam Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, mengindikasikan kondisi cuaca ekstrem atau kurangnya adaptasi.
Korban pertama dalam serangkaian tragedi ini adalah Yonanda Muhammad Taufiq, yang meninggal pada hari pertama pelatihan, 17 Juni 2026, akibat cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Kematian di hari-hari awal pelatihan ini memicu pertanyaan serius tentang proses seleksi kesehatan dan kesiapan fisik peserta. Seluruh pelatihan ini merupakan bagian integral dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diinisiasi pemerintah.
Menanggapi rentetan insiden fatal ini, Kementerian Pertahanan telah mengambil langkah cepat untuk mengurangi risiko. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa kementerian memutuskan untuk mengurangi intensitas kegiatan fisik dan taktis bernuansa militer. Untuk sisa waktu pelaksanaan, latihan dasar militer akan dibatasi pada pembiasaan disiplin dan kebugaran dasar yang lebih moderat, serta fokus pada aspek non-fisik.
Rico menjelaskan, Kemhan juga telah melakukan pemetaan kemampuan fisik seluruh calon manajer Kopdes secara cermat. Bagi peserta yang teridentifikasi memiliki kondisi medis tertentu atau faktor risiko kesehatan, mereka telah diberi penandaan khusus berupa pita putih. Kelompok peserta ini dipastikan tidak akan diberi kegiatan fisik berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan mereka, demi meminimalisir risiko terulangnya insiden. Lebih lanjut, Rico menegaskan bahwa tindakan fisik untuk kedisiplinan peserta yang melanggar aturan juga telah dikurangi secara signifikan. Tindakan tersebut kini dibuat lebih terukur dan berorientasi pada pembinaan edukatif, bukan hukuman fisik yang berlebihan dan berpotensi mencelakakan.
Tragedi meninggalnya lima peserta pelatihan dasar militer ini menjadi sorotan serius bagi penyelenggara dan pihak terkait. Insiden ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai relevansi dan metode pelatihan "ala militer" untuk program pembinaan calon manajer koperasi, yang sejatinya lebih membutuhkan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Pemanggilan DPR terhadap Kemhan dan TNI diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih aman, terukur, dan sesuai dengan tujuan program. Publik menanti transparansi dan akuntabilitas dari proses investigasi serta langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan seluruh peserta program pembangunan di masa mendatang.
