Pasca insiden penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera merumuskan peta jalan atau roadmap pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa dan memulihkan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya adanya strategi yang terarah dan komprehensif dalam menangani KKB. Beliau menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat aksi kekerasan tersebut. “Kami mendesak pemerintah untuk segera menyusun roadmap pemberantasan KKB di Papua. Ini harus menjadi prioritas setelah penembakan 3 pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Meutya, penembakan yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 lalu merupakan bukti nyata bahwa KKB masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketenteraman masyarakat di Papua, khususnya di Jayawijaya. Insiden tersebut tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengganggu aktivitas pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Keberadaan KKB yang terus menerus melakukan aksi kekerasan, termasuk penembakan, perlu segera diatasi secara tuntas.
Pemerintah melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta aparat keamanan, diharapkan dapat bersinergi dalam menyusun peta jalan tersebut. Peta jalan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan hukum dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, penanganan akar masalah, serta upaya pemulihan sosial dan ekonomi di Papua. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi kompleksitas persoalan KKB.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan bahwa penanganan KKB tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap strategi yang telah dijalankan selama ini, serta inovasi dalam pendekatan yang lebih humanis namun tetap tegas. “Kita perlu evaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Pendekatan yang komprehensif sangat dibutuhkan,” tambahnya. Dengan adanya roadmap yang jelas, diharapkan upaya pemberantasan KKB dapat berjalan lebih efektif dan terukur, demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.
