Optimalisasi program perumahan rakyat dinilai memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian optimis bahwa sektor perumahan, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berputar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini tidak hanya diharapkan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesulitan hunian, tetapi juga menggerakkan sektor-sektor terkait seperti perbankan, pengembang properti, hingga industri material bangunan, serta membuka banyak lapangan kerja baru.
Pernyataan Mendagri ini disampaikan saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6). Tito menekankan bahwa penanganan program perumahan yang efektif akan mampu menciptakan efek domino positif bagi perekonomian. Dengan pembangunan rumah yang membaik, terjadi perputaran uang dan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia bahan baku, tenaga kerja konstruksi, hingga sektor jasa keuangan.
Indonesia masih dihadapkan pada kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan hunian dengan ketersediaan rumah yang layak. Situasi ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto yang telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif dari pemerintah daerah (Pemda), khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Dukungan dari pemerintah daerah dinilai krusial untuk mempercepat proses pembangunan perumahan rakyat. Selain itu, Pemda juga didorong untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pengembang. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan dan skala program perumahan tentu akan lebih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah proaktif, termasuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.
Salah satu upaya yang disarankan Mendagri adalah optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP). Melalui MPP, berbagai layanan perizinan dapat diintegrasikan dan dipersingkat. Lebih lanjut, Pemda didorong untuk memberikan kemudahan berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudahan ini diharapkan dapat memicu semangat para developer untuk membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat.
"Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat," ujar Tito, menggarisbawahi pentingnya insentif dan dukungan pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk bagi para pengembang perumahan skala kecil.
Meskipun demikian, Mendagri Tito Karnavian menyayangkan masih banyak daerah di Papua yang belum secara optimal menerbitkan PBG bagi MBR. Kondisi ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan merata. Selain itu, jumlah MPP di wilayah Papua juga masih relatif terbatas, yang dapat memperlambat pelayanan publik terkait perizinan.
Menghadapi tantangan tersebut, Tito menyarankan agar daerah yang belum memiliki MPP untuk mencontoh praktik baik yang telah diterapkan oleh Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar di Bali. Kedua kabupaten tersebut dinilai berhasil dalam mengelola layanan publik terpadu secara efisien. Pengalaman mereka dalam memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal, bahkan tanpa seragam formal bagi petugasnya, dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal)," pungkas Mendagri, memberikan gambaran tentang efektivitas pelayanan terpadu yang tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang baik.
Program perumahan rakyat, termasuk penyediaan hunian layak dan terjangkau, menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan, diharapkan kesenjangan perumahan dapat terus ditekan. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kepemilikan rumah, tetapi juga oleh perekonomian daerah melalui terciptanya lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Ke depan, inovasi dalam skema pembiayaan dan kemudahan regulasi akan terus menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penyediaan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
