Industri mata uang kripto kini menjadi aktor utama dalam peta politik Amerika Serikat menjelang Pemilu Paruh Waktu 2026. Data terbaru mengungkap aliran dana mencapai US$189 juta atau sekitar Rp3,3 triliun mengalir deras ke kantong para kandidat.
Laporan dari organisasi advokasi konsumen, Public Citizen, menyebutkan angka ini melampaui seluruh pengeluaran perusahaan kripto pada siklus pemilu sebelumnya. Industri ini bahkan tercatat sebagai penyumbang dana politik korporasi terbesar di Amerika Serikat saat ini.
Besarnya pengaruh sektor kripto terlihat jelas dalam Pemilu 2024 lalu. Saat itu, mereka menyumbang sekitar US$170 juta atau Rp3 triliun, yang terbukti efektif membantu memenangkan banyak kandidat di Kongres.
Jika dikombinasikan dengan sektor kecerdasan buatan atau AI serta perusahaan teknologi raksasa lainnya, total dana yang digelontorkan mencapai US$294 juta atau Rp5,2 triliun. Angka fantastis ini disalurkan melalui berbagai komite aksi politik atau PAC.
Rick Claypool, direktur riset di Public Citizen, menegaskan bahwa dana korporasi kini memainkan peran yang lebih besar dari sebelumnya. Pengaruh sektor swasta dalam menentukan arah kebijakan publik di Washington dinilai semakin meluas dan sulit dibendung.
Beberapa nama besar di balik pendanaan ini adalah Andreessen Horowitz, Ripple Labs, Foris DAX, serta Coinbase. Mereka berupaya keras mendorong kandidat yang memiliki visi pro-kripto agar bisa duduk di kursi pemerintahan.
Upaya ini bukan tanpa hasil, sebab tahun lalu Kongres sukses mengesahkan undang-undang kerangka kerja federal untuk stablecoin. Kini, industri kripto menargetkan pengesahan Clarity Act untuk memperkuat regulasi aset digital di masa depan.
Namun, langkah ini menghadapi tantangan besar karena RUU tersebut masih tertahan di Senat. Banyak anggota Partai Demokrat yang menentang karena khawatir akan potensi konflik kepentingan dari para politisi pro-kripto.
Ketidakpastian politik semakin tinggi mengingat Partai Demokrat diprediksi akan mengambil alih kendali DPR pada Pemilu 2026. Jika Senat gagal mengesahkan aturan ini sekarang, peluang untuk melegalkannya dalam waktu dekat akan semakin tipis.
Sementara itu, pemerintahan Donald Trump terus mendorong pengesahan RUU tersebut secara gencar. Trump sendiri dikenal sangat vokal dalam menggalang dukungan dari industri kripto selama masa kampanyenya.
Kini, publik menanti apakah lobi besar-besaran dari perusahaan teknologi ini akan membuahkan kebijakan yang diinginkan. Dominasi finansial korporasi dalam kontestasi politik AS dipastikan akan menjadi sorotan utama hingga hari pemilihan tiba pada November mendatang.
