Jakarta – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang menyebutkan sejumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Sudirman dan Bundaran HI, Jakarta Pusat, tidak berfungsi saat aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung pada Jumat (12/6). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa banyak kamera CCTV di titik-titik strategis tersebut tampak offline atau mati sejak sekitar pukul 14.00 WIB.
Menanggapi pemberitaan yang beredar, Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa seluruh infrastruktur CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di area tersebut dalam kondisi prima dan beroperasi normal. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers resmi sebagai respons atas laporan media massa yang menyatakan CCTV di lokasi aksi tidak dapat diakses oleh publik.
"Kami pastikan bahwa operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," ujar Marulina Dewi, dikutip dari siaran pers yang diunggah pada Jumat malam.
Marulina menjelaskan bahwa kendala akses visual yang dilaporkan masyarakat bukanlah disebabkan oleh kerusakan atau matinya sistem CCTV Pemprov DKI Jakarta. Gangguan tersebut justru terjadi pada platform digital pihak ketiga yang menampilkan tayangan CCTV. Ia menekankan bahwa platform-platform yang dimaksud bukanlah kanal resmi atau bagian dari sistem CCTV yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," tegas Marulina. Oleh karena itu, ketersediaan data, kelancaran streaming, maupun gangguan tayangan pada platform tersebut sepenuhnya berada di luar kewenangan dan pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
Ia menambahkan, situasi tersebut sama sekali tidak mencerminkan kondisi operasional dan fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi secara optimal.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai informasi terkait CCTV yang mati. "Nah, kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV. Makanya kami komunikasikan, karena kebetulan saya bukan operatornya," kata Budi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat yang sama.
Di sisi lain, isu pembatasan sinyal ponsel di lokasi demo juga turut diklarifikasi oleh pihak kepolisian. Budi Hermanto menyebutkan bahwa kesulitan sinyal yang dialami peserta aksi bukan disebabkan oleh adanya upaya jamming atau pembatasan sinyal secara sengaja oleh aparat.
"Jadi jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena memang karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah," jelas Budi. Kepadatan massa yang membludak di lokasi aksi diduga menjadi penyebab utama terganggunya kualitas sinyal telekomunikasi.
Aksi unjuk rasa mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, semula direncanakan berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, langkah mereka dihadang oleh aparat gabungan TNI-Polri dan akhirnya tertahan di kawasan Tosari, tidak jauh dari Bundaran HI, sebelum akhirnya membubarkan diri pada Jumat malam.
Massa aksi mahasiswa menyampaikan setidaknya lima tuntutan utama dalam unjuk rasa tersebut. Tuntutan tersebut meliputi: pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, menghentikan Program Misi Bisnis Global (MBG) serta pembangunan koperasi desa merah putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, mendesak Prabowo Subianto untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Demonstrasi juga telah dilaksanakan di Bandung pada Kamis (11/6) dan di Solo pada hari yang sama dengan aksi di Jakarta. Fenomena ini menunjukkan adanya gelombang keprihatinan dan aspirasi dari berbagai kalangan mahasiswa di berbagai daerah terhadap isu-isu nasional yang mereka angkat.
Klarifikasi dari Diskominfotik DKI Jakarta ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat kepada publik mengenai operasional sistem pemantauan kota, sekaligus menepis potensi kesalahpahaman terkait isu teknis yang mungkin muncul saat kegiatan publik berskala besar. Penggunaan CCTV sebagai alat bantu pengawasan keamanan dan ketertiban memang krusial, namun penting juga untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak menimbulkan spekulasi yang tidak berdasar.
