Nairobi bersiap menghadapi gelombang demonstrasi yang kembali dipelopori generasi muda atau Gen Z, menandai peringatan setahun aksi serupa yang diwarnai ketegangan. Pihak kepolisian mengambil langkah antisipasi dengan menutup sejumlah ruas jalan utama di ibu kota Kenya, Nairobi, menjelang aksi yang sebagian besar dimobilisasi melalui platform media sosial. Demonstrasi serupa juga diperkirakan akan terjadi di kota-kota besar lain seperti Mombasa dan beberapa wilayah di Kenya Tengah.
Langkah penutupan jalan ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan pengamanan di pusat-pusat perkotaan. Polisi bersiaga penuh, terutama di Nairobi, dengan kehadiran yang diperkuat di titik-titik strategis dan instalasi penting. Aparat kepolisian bahkan terlihat menggunakan kuda untuk membubarkan kerumunan kecil yang mencoba berkumpul di beberapa jalanan Nairobi.
Ketegangan memuncak di kawasan Githurai, pinggiran Nairobi, di mana rekaman dari stasiun televisi lokal memperlihatkan api dan asap membubung. Insiden tersebut terjadi saat para demonstran bentrok dengan petugas kepolisian, bahkan dilaporkan adanya penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah orang dilaporkan telah ditangkap oleh unit anti-huru-hara saat mencoba memasuki pusat kota.
Wakil Kepala Kepolisian, Gilbert Masengeli, menjelaskan bahwa penutupan jalan ini bukan berarti melarang aktivitas warga. "Tidak ada jalan yang diblokir. Kami hanya memastikan keamanan warga Kenya. Kami hanya memeriksa apakah mereka membawa senjata," ujarnya. Ia menambahkan bahwa situasi di seluruh negeri dilaporkan kondusif, dengan warga yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan berarti. "Saya bersyukur karena tidak ada kendaraan yang dibakar dan orang-orang tetap beraktivitas," imbuhnya, menekankan bahwa fokus utama adalah mencegah tindak kriminalitas dan masuknya senjata ilegal ke kota.
Di sisi lain, beberapa orang tua yang kehilangan anak dalam aksi demonstrasi tahun 2024 lalu menyuarakan keinginan mereka untuk memperingati tragedi tersebut secara damai. "Kami tidak ingin ada gas air mata dan bentrokan di jalanan. Kami sudah terlalu tua untuk itu," ujar salah seorang perwakilan keluarga korban kepada wartawan di Nairobi.
Para pemimpin oposisi, termasuk Kalonzo Musyoka, Martha Karua, dan Eugene Wamalwa, turut mendampingi keluarga korban untuk meletakkan karangan bunga di gedung parlemen sebagai penghormatan bagi mereka yang gugur dalam demonstrasi tahun lalu. Aksi simbolis ini menunjukkan dukungan terhadap aspirasi demonstran namun dengan harapan penuh kedamaian.
Sebelumnya pada Kamis pagi, polisi telah mendirikan pos pemeriksaan di sepanjang Thika Super Highway, Mombasa Road, Nairobi-Namanga Highway di Athi River, Kenyatta Avenue, Waiyaki Way, Jogoo Road, dan beberapa rute utama lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kendaraan dan pejalan kaki mengakses pusat kota, sebuah taktik yang kerap digunakan untuk mengendalikan mobilitas massa.
Pemerintah melalui otoritas terkait telah menyerukan agar para demonstran tetap menjaga kedamaian, menghindari tindakan kekerasan, penjarahan, atau perusakan properti. Presiden William Ruto sendiri pada Jumat lalu menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk berdemonstrasi, namun ia memperingatkan keras bahwa siapa pun yang "dimobilisasi untuk merusak properti atau menyebabkan kekacauan" tidak akan ditoleransi.
Dukungan terhadap aksi damai datang dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah pemimpin politik, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menilai demonstrasi damai sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi negara. Namun, pandangan berbeda datang dari mantan wakil presiden yang kini menjadi rival politiknya, Rigathi Gachagua. Ia mendesak para aktivis Gen Z untuk menahan diri dan tidak turun ke jalan, dengan alasan kekhawatiran aksi tersebut dapat berubah menjadi kekerasan. Gachagua justru mengimbau warga Kenya untuk tetap di rumah sebagai bentuk protes simbolis.
Situasi ini juga tak lepas dari upaya pemerintah merespons isu hak asasi manusia. Pekan lalu, Presiden Ruto mengumumkan dana sebesar hampir 15 juta dolar AS atau setara 11 juta Poundsterling untuk memberikan kompensasi kepada hampir 2.000 korban pelanggaran hak asasi manusia terkait demonstrasi antara tahun 2017 hingga 2025, yang telah diidentifikasi oleh kelompok-kelompok hak asasi. Presiden menekankan bahwa kompensasi ini bukanlah "harga untuk nyawa, rasa sakit, atau kehilangan," dan tidak boleh dilihat sebagai imbalan atas kekerasan atau kriminalitas.
Meski demikian, rencana kompensasi ini menuai kritik dari sejumlah organisasi hak asasi manusia. Mereka menolak skema tersebut dengan alasan adanya pengecualian terhadap beberapa korban, nilai kompensasi yang dianggap tidak memadai, serta kurangnya transparansi dalam prosesnya. Kritik ini mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap penanganan isu hak asasi dan keadilan di Kenya.
Di tengah dinamika ini, Presiden Ruto sendiri tengah menghadapi sentimen publik yang meningkat jelang pemilihan umum 2027. Para kritikus menuding pemerintahannya gagal memenuhi janji-janji kampanye utama. Namun, Presiden menolak tudingan tersebut, bersikeras bahwa pemerintahannya telah memenuhi sebagian besar janjinya dan siap mempertahankan rekam jejaknya dalam upaya pemilihan kembali. Aksi demonstrasi Gen Z ini, baik yang direncanakan maupun yang telah terjadi, menjadi cerminan dari berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah dihadapi Kenya.
