Pembangunan fisik delapan Sekolah Rakyat baru akan segera dimulai setelah pemerintah daerah di delapan kabupaten menyatakan lahan yang dibutuhkan telah siap. Kepastian ini diungkapkan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, usai menerima audiensi perwakilan dari delapan kabupaten di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis, 18 Juni.
Delapan daerah yang siap melanjutkan ke tahap pembangunan fisik ini meliputi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika. Kehadiran langsung para bupati dan wakil bupati dalam pertemuan tersebut menegaskan kesiapan mereka, termasuk beberapa yang telah menyelesaikan proses pengukuran dan verifikasi teknis lahan.
Gus Ipul menekankan bahwa program pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa skema kerja sama ini melibatkan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, sementara pembangunan fisik didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.
Setiap daerah melaporkan progres penyediaan lahan dengan detail yang bervariasi. Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menyatakan bahwa lahan untuk Sekolah Rakyat di wilayahnya telah siap secara prinsip dan memenuhi seluruh persyaratan untuk memasuki tahap selanjutnya.
"Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap," kata Saleh Asnawi.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa lahan seluas kurang lebih 8 hektare yang telah disiapkan telah memenuhi kriteria teknis. Saat ini, pihaknya tengah menunggu tinjauan lebih lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahapan selanjutnya.
"Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan," ucap Johannes Rettob.
Kasus sedikit berbeda dihadapi oleh Kabupaten Toba. Bupati Effendi S. P. Napitupulu melaporkan bahwa proses lanjutan sempat mengalami penundaan akibat bencana alam yang melanda wilayahnya. Meskipun lahan telah diukur dan dipersiapkan, peninjauan dari Kementerian PU terpaksa ditunda sementara.
"Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun karena adanya bencana alam di wilayah kami, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan," jelas Effendi.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menjelaskan bahwa penyediaan lahan di wilayahnya dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Alokasi lahan seluas kurang lebih 10 hektare ini merupakan hasil kolaborasi dengan Perhutani dan Brigif.
"Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare," ujar Bellinda.
Dengan tambahan delapan titik baru ini, total Sekolah Rakyat permanen yang hampir rampung pembangunan fisiknya akan mencapai 93 titik. Gus Ipul menambahkan bahwa penambahan ini bertujuan untuk memperluas kapasitas penampungan siswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Berbeda dengan sekolah reguler, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah. Gus Ipul menekankan pentingnya program ini berjalan bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
"Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka," tegas Gus Ipul.
Mekanisme penerimaan siswa di Sekolah Rakyat memang memiliki kekhasan tersendiri. Calon siswa tidak mendaftar secara mandiri, melainkan akan dijangkau dan ditetapkan langsung oleh kepala daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa program benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.
"Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif," pungkas Gus Ipul, menegaskan kembali prinsip kerja sama yang menjadi fondasi program ini. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri.
