Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai opsi strategis untuk melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Langkah ini diambil sebagai antisipasi jika sektor swasta menunjukkan keengganan untuk berinvestasi dalam mega proyek energi terbarukan tersebut.
Keputusan ini muncul menyusul adanya kekhawatiran mengenai partisipasi swasta dalam proyek PLTS 100 GWp yang ambisius. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai skenario untuk memastikan proyek ini tetap berjalan sesuai rencana. “Kita lihat saja, kalau memang swasta tidak mau, BPI Danantara bisa ambil alih,” ujar Arifin Tasrif dalam sebuah kesempatan.
Proyek PLTS 100 GWp merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan mencapai target net zero emission. Kapasitas sebesar itu diharapkan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pemerintah menyadari tantangan dalam menarik investasi besar dari sektor swasta, terutama untuk proyek infrastruktur energi berskala masif. Oleh karena itu, peran BPI Danantara sebagai lembaga investasi negara menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan dan memastikan keberlanjutan proyek. BPI Danantara memiliki mandat untuk mengelola dana abadi (endowment fund) dan melakukan investasi strategis yang mendukung pembangunan nasional.
Meskipun Danantara dipersiapkan sebagai alternatif, pemerintah tetap membuka ruang bagi investor swasta untuk berpartisipasi. Penawaran dan insentif yang menarik akan terus diupayakan agar sektor swasta dapat melihat potensi keuntungan jangka panjang dari investasi di sektor energi terbarukan.
Proses seleksi dan penawaran kepada investor swasta masih terus berjalan. Namun, dengan adanya opsi Danantara, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan target energi bersih dan keberlanjutan lingkungan. Detail lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilalihan oleh Danantara dan kelanjutan penjajakan dengan sektor swasta akan diinformasikan lebih lanjut seiring dengan perkembangan pembahasan di tingkat kementerian.
