Indonesia Police Watch (IPW) melontarkan pandangan kritis terkait penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang melibatkan dua figur publik, Roy Suryo dan dr. Tifa. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyoroti adanya kejanggalan dalam proses hukum yang berujung pada tidak ditahannya kedua tersangka tersebut oleh pihak kejaksaan.
Menurut Sugeng, kasus ini tergolong sebagai perkara high profile karena melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki resonansi kuat di ruang publik. Korbannya adalah kepala negara, sementara para terduga pelaku juga merupakan individu yang dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, IPW berpendapat bahwa penanganan kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari perspektif hukum semata, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi sosiologis dan politik yang menyertainya.
IPW meyakini bahwa langkah-langkah yang diambil oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk penetapan tersangka dan pelimpahan berkas, telah melalui proses koordinasi yang matang dengan pihak kejaksaan. "Ini bukan perkara biasa. Korbannya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sedangkan pihak tersangka juga merupakan figur yang dikenal luas oleh masyarakat," ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 24 Juni 2026.
Namun, kejanggalan muncul ketika pihak kejaksaan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, dan tahap pelimpahan kedua (tahap II) dilakukan pada Senin, 22 Juni 2026. Keputusan ini, menurut IPW, menimbulkan kesan bahwa institusi kepolisian seolah-olah berada dalam posisi yang tersudutkan dalam penanganan perkara ini.
Sugeng menekankan bahwa kepolisian dan kejaksaan merupakan bagian integral dari satu sistem peradilan pidana yang seharusnya bekerja secara terintegrasi dan saling mendukung. Ketidaksesuaian langkah dalam penanganan tersangka ini, terutama terkait penahanan, berpotensi menimbulkan persepsi publik yang beragam dan menimbulkan pertanyaan mengenai independensi serta konsistensi penegakan hukum.
Kasus yang bermula dari laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo ini memang telah menarik perhatian publik sejak awal. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta dr. Tifa, seorang dokter yang kerap aktif di media sosial, menjadi sorotan utama. Laporan tersebut terkait dengan tudingan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo.
Penanganan perkara ini melibatkan serangkaian proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Polda Metro Jaya telah bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna memperkuat sangkaan terhadap kedua tersangka. Namun, keputusan kejaksaan yang tidak menahan mereka pasca-pelimpahan tahap II menjadi titik krusial yang dipertanyakan oleh IPW.
Menurut Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan dapat dilakukan oleh penuntut umum jika terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pertimbangan lain adalah terdakwa tidak meminta penangguhan penahanan. Dalam kasus ini, keputusan kejaksaan untuk tidak menerapkan pasal tersebut menimbulkan spekulasi mengenai adanya faktor-faktor di luar pertimbangan hukum murni.
IPW mendesak agar proses hukum dalam kasus ini dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mereka berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi independensi peradilan. Pengawasan yang ketat dari publik dan media sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku.
Lebih lanjut, Sugeng menegaskan bahwa meskipun Roy Suryo dan dr. Tifa tidak ditahan, proses hukum terhadap mereka tetap berlanjut. Mereka masih berstatus sebagai tersangka dan akan menjalani persidangan jika berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Namun, status penahanan seringkali dianggap sebagai salah satu indikator keseriusan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut pejabat publik atau menyita perhatian luas.
Kejanggalan ini juga bisa diartikan sebagai cerminan kompleksitas penanganan kasus yang melibatkan figur publik. Tekanan sosial, politik, dan pemberitaan media massa seringkali menjadi faktor yang turut mempengaruhi dinamika penegakan hukum. IPW berharap agar institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, dapat bekerja secara profesional dan independen, terlepas dari berbagai pengaruh yang mungkin ada.
Keputusan kejaksaan yang tidak melakukan penahanan ini menjadi catatan penting bagi publik dan para pegiat hukum. Hal ini membuka ruang diskusi mengenai interpretasi KUHAP, penerapan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah), serta pertimbangan objektif dan subjektif yang digunakan oleh penegak hukum dalam memutuskan suatu tindakan, termasuk penahanan terhadap tersangka. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus menjadi sorotan, terutama terkait bagaimana proses persidangan akan berjalan dan apa yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.
