Beijing resmi menggariskan visi baru untuk mereformasi tatanan tata kelola global, khususnya dalam menghadapi pesatnya perkembangan sektor-sektor mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan eksplorasi luar angkasa. Langkah strategis ini diumumkan melalui peluncuran dokumen kebijakan pada Rabu, 17 Juni 2026, di ibu kota China, Beijing. Inisiatif ini secara implisit menempatkan China sebagai aktor kunci dalam perumusan standar dan aturan di era baru teknologi.
Dokumen kebijakan yang diluncurkan pemerintah China ini menekankan pentingnya penguatan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memimpin upaya tata kelola di berbagai sektor krusial yang tengah berkembang pesat. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam penjelasannya, menggarisbawahi bahwa sistem internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II saat ini tengah menghadapi gelombang krisis multidimensional. Situasi ini dinilai telah menempatkan tata kelola global pada persimpangan jalan yang menentukan arah masa depan.
"Dunia memasuki periode turbulensi dan transformasi baru, kita perlu menghidupkan kembali multilateralisme, menjunjung tinggi aturan dan supremasi hukum, serta meningkatkan efektivitas tata kelola lebih dari sebelumnya," tegas Wang Yi, merujuk pada judul dokumen kebijakan yang diusung, "More Just and Equitable Global Governance: China’s Principles, Proposals and Actions."
Pemerintah China menegaskan bahwa reformasi yang diusulkan ini bukanlah upaya untuk membongkar atau mengganti tatanan internasional yang sudah ada. Sebaliknya, fokus utamanya adalah untuk menyelaraskan dan memperbarui sistem yang ada agar lebih adaptif dan relevan dengan realitas serta dinamika abad ke-21 yang terus berubah. Perubahan ini diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai negara di tengah lanskap global yang semakin kompleks.
Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative – GGI) yang diajukan oleh China ini dilaporkan telah mendapatkan respons positif dan mulai diadopsi secara luas oleh negara-negara di kawasan Global South. Banyak negara berkembang melihat tatanan global saat ini seringkali diterapkan secara selektif, dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan ekonomi negara-negara dominan. Ketiadaan kesetaraan dalam penerapan hukum internasional menjadi salah satu keprihatinan utama.
Maya Majueran, Direktur Belt and Road Initiative Sri Lanka, menyuarakan pandangannya mengenai ketimpangan yang terjadi dalam implementasi hukum internasional. Ia berpendapat bahwa konsep "rules-based order" yang selama ini digaungkan belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesetaraan kedaulatan bagi negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan negara-negara tersebut mengenai keadilan dan objektivitas tatanan global yang ada.
Bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, gagasan yang ditawarkan China membuka peluang lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum pengambilan keputusan global. Melalui platform-platform seperti BRICS dan Group of 77, kawasan Global South secara konsisten mendorong terciptanya sistem multilateral yang mengutamakan konsultasi bersama dan menghindari dominasi dari satu pusat kekuasaan tunggal. Pendekatan ini dinilai lebih inklusif dan berkeadilan.
Perkembangan pesat di sektor kecerdasan buatan, misalnya, menghadirkan berbagai tantangan etis, keamanan, dan regulasi yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum internasional yang ada. Kebutuhan akan aturan main yang jelas dan disepakati bersama menjadi semakin mendesak. AI memiliki potensi transformatif yang luar biasa, mulai dari otomatisasi industri, peningkatan layanan publik, hingga inovasi dalam riset ilmiah. Namun, potensi tersebut juga dibarengi dengan risiko bias algoritma, penyalahgunaan data, dan dampak terhadap pasar tenaga kerja.
Demikian pula dengan sektor luar angkasa yang semakin terbuka bagi aktivitas komersial dan riset. Perlombaan antariksa baru yang melibatkan berbagai aktor, termasuk perusahaan swasta, menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan sumber daya antariksa, pengelolaan sampah antariksa, hingga pencegahan konflik. Tanpa tata kelola yang memadai, potensi perselisihan dan ketidakstabilan di luar angkasa dapat meningkat.
Inisiatif GGI China ini dipandang sebagai upaya untuk membangun konsensus global yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam mengatur sektor-sektor baru tersebut. Penekanan pada multilateralisme dan peran PBB sejalan dengan aspirasi banyak negara untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam menentukan masa depan tata kelola dunia. Reformasi ini juga diharapkan dapat mendorong dialog yang lebih konstruktif antara negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi tantangan global.
Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada kemampuan China untuk meyakinkan komunitas internasional, terutama negara-negara besar lainnya, mengenai visi dan proposalnya. Dialog yang berkelanjutan dan kesediaan untuk mengakomodasi berbagai perspektif akan menjadi kunci dalam merumuskan kerangka tata kelola global yang benar-benar adil, inklusif, dan efektif untuk menghadapi tantangan masa depan. Perkembangan selanjutnya dari usulan China ini akan terus dipantau secara seksama oleh berbagai pihak di kancah internasional.
