Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil guna memastikan data tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam menanggapi adanya ketidaksesuaian dalam data desil yang teridentifikasi.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryanto, sebelumnya telah menyoroti adanya ketidaksesuaian data desil yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebutkan, “data desil yang ada saat ini masih terdapat ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki.” Hal ini menjadi perhatian serius BPS untuk segera ditindaklanjuti.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Adhi Gandjar Prabowo, menjelaskan bahwa BPS senantiasa melakukan pembaruan dan penyempurnaan data. Ia menekankan bahwa DTSEN bukan merupakan data statis, melainkan dinamis yang terus menerus dievaluasi. “DTSEN itu kan data yang kita terus evaluasi dan kita terus sempurnakan terus,” ujar Adhi dalam sebuah kesempatan.
Adhi menambahkan bahwa BPS telah melakukan berbagai upaya pembaruan data DTSEN, termasuk melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilaksanakan. Pembaruan ini mencakup berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat, yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan data desil. Dengan demikian, BPS berupaya agar data yang dihasilkan akurat dan relevan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam pengidentifikasian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Proses pembaruan data DTSEN ini merupakan bagian dari upaya BPS untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar data tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ketidaksesuaian yang teridentifikasi menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan di masa mendatang.
