Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan instruksi tegas. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang kerap disebut ‘Pak Ogah’. Langkah ini diambil demi mewujudkan ketertiban lalu lintas yang lebih baik di Ibu Kota.
Pramono Anung menyoroti dampak negatif keberadaan ‘Pak Ogah’ yang seringkali justru memperburuk kemacetan. Kehadiran mereka di persimpangan jalan tanpa pengaturan yang jelas kerap menimbulkan kekacauan dan menghambat kelancaran arus kendaraan.
Instruksi ini tidak hanya ditujukan kepada Dishub DKI Jakarta semata. Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara Dishub dengan Polda Metro Jaya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya penertiban dan penegakan aturan di lapangan.
“Kita harus menertibkan ‘Pak Ogah’ agar Jakarta lebih rapi,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (23/10/2023). Ia menambahkan bahwa ketertiban lalu lintas adalah prioritas utama untuk kenyamanan warga.
Penertiban ‘Pak Ogah’ ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan teratur. Selain penertiban juru parkir liar, berbagai program lain juga terus digalakkan.
Dishub DKI Jakarta sendiri menyambut baik instruksi dari Gubernur. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. “Kami akan segera melakukan langkah-langkah konkret,” katanya.
Syafrin menjelaskan bahwa penertiban akan dilakukan secara persuasif terlebih dahulu. Namun, jika tidak ada perubahan, tindakan tegas akan diambil. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi persimpangan jalan sesuai peruntukannya.
Keberadaan ‘Pak Ogah’ memang menjadi fenomena yang cukup lama ada di Jakarta. Mereka biasanya beroperasi di titik-titik rawan kemacetan, menawarkan jasa pengaturan parkir dan kelancaran lalu lintas dengan imbalan uang sukarela.
Namun, seringkali tindakan mereka justru kontraproduktif. Kendaraan yang mencoba menyeberang atau berbelok harus terhambat karena kehadiran ‘Pak Ogah’ yang tidak terorganisir. Hal ini turut menambah daftar penyebab kemacetan di berbagai ruas jalan.
Dengan adanya sinergi antara Dishub dan kepolisian, diharapkan penertiban ini dapat berjalan efektif. Tujuannya jelas, yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh penggunanya.
Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan dukungan dengan tidak memberikan imbalan kepada ‘Pak Ogah’ yang beroperasi secara liar. Kesadaran kolektif akan pentingnya ketertiban lalu lintas menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa penertiban ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah lalu lintas yang kompleks di Jakarta. Kerapian dan kelancaran lalu lintas adalah hak setiap warga.
