Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan baru terkait pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pedagang yang berjualan melalui platform marketplace. Mulai 1 Juli 2026, penyedia layanan pasar digital diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto para pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Kebijakan ini tertuang secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sebagai upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak di sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, memastikan bahwa otoritas pajak telah melakukan persiapan matang untuk mengimplementasikan aturan ini. Pihak DJP telah menjalin komunikasi intensif dengan para pelaku usaha e-commerce selama satu bulan terakhir untuk memastikan kesiapan infrastruktur sistem pemungutan. Menurut Inge, sistem di DJP sudah siap untuk diintegrasikan dengan sistem internal marketplace guna memfasilitasi pelaporan dan pemungutan pajak secara otomatis.
Meskipun kesiapan sistem sudah mencapai tahap akhir, saat ini DJP masih menantikan penerbitan surat keputusan resmi terkait penunjukan marketplace sebagai pihak pemungut pajak. Inge mengungkapkan bahwa proses koordinasi terus berjalan dan pengumuman resmi mengenai Keputusan Dirjen Pajak terkait penunjukan tersebut dijadwalkan segera terbit. Langkah ini menjadi krusial agar para pengelola marketplace memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan kewajiban sebagai pemungut pajak bagi para merchant yang bernaung di platform mereka.
Kebijakan pajak e-commerce ini pada dasarnya mengacu pada ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Fokus utama aturan ini adalah memberikan keadilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan bagi pedagang online. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan PPh bagi pedagang dengan omzet di bawah ambang batas tertentu agar pelaku usaha skala kecil tidak terbebani oleh kewajiban pajak yang memberatkan di awal masa perintisan usaha.
Bagi pedagang online yang menggunakan skema PPh final UMKM, pemerintah menetapkan batas omzet bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Artinya, jika akumulasi omzet penjualan seorang pedagang di marketplace belum mencapai Rp500 juta dalam setahun, maka pedagang tersebut tidak dikenai PPh final sebesar 0,5 persen. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat 2a UU HPP yang memberikan perlindungan bagi wajib pajak orang pribadi yang baru merintis usaha agar bisa berkembang terlebih dahulu sebelum menjadi objek pajak penghasilan.
Situasi akan berubah ketika omzet pedagang telah melampaui angka Rp500 juta dalam satu tahun berjalan. Dalam kondisi tersebut, tarif PPh Final 0,5 persen akan dikenakan hanya atas bagian peredaran bruto yang melebihi angka Rp500 juta tersebut. Sebagai contoh, jika seorang pedagang online memiliki total omzet tahunan sebesar Rp600 juta, maka perhitungan pajaknya tidak dihitung dari total seluruh omzet, melainkan hanya dari selisihnya, yakni Rp100 juta. Dengan tarif 0,5 persen, maka pajak yang wajib disetorkan pedagang tersebut adalah sebesar Rp500 ribu per tahun.
Penting untuk dipahami bahwa aturan ini memiliki batasan atas. Bagi pedagang online dengan peredaran bruto tahunan melebihi Rp4,8 miliar, mekanisme perpajakan yang digunakan tidak lagi menggunakan skema PPh final UMKM. Pedagang dalam kategori ini diwajibkan untuk menggunakan mekanisme perpajakan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fleksibilitas ini diberikan pemerintah agar wajib pajak dapat memilih skema yang paling sesuai dengan skala dan efisiensi operasional bisnis yang dijalankan.
Terkait skema perpajakan umum, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat memanfaatkan opsi Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Melalui metode ini, negara telah menetapkan estimasi nilai penghasilan neto berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Penghasilan neto tersebut nantinya akan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelum dikalikan dengan tarif progresif PPh Pasal 17. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengurangkan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagai kredit pajak, yang berpotensi menghasilkan status kurang bayar, nihil, atau bahkan lebih bayar.
Opsi lainnya bagi pelaku usaha adalah dengan menyelenggarakan pembukuan secara mandiri. Dalam opsi ini, wajib pajak dapat secara detail mengurangkan seluruh biaya operasional usaha dari penghasilan bruto untuk mendapatkan nilai penghasilan neto yang sebenarnya. Setelah mendapatkan nilai bersih, wajib pajak tetap dapat mengurangkan PTKP untuk menentukan besaran PPh terutang. Kedua skema umum ini memberikan ruang bagi pedagang untuk melaporkan pajak secara lebih akurat sesuai dengan kondisi riil keuangan bisnis mereka, terutama bagi mereka yang memiliki margin keuntungan rendah namun perputaran uang yang tinggi.
Perlu digarisbawahi bahwa meskipun seorang pedagang online belum dikenai kewajiban pembayaran pajak karena omzet masih di bawah batas Rp500 juta, kewajiban administratif tetap melekat. Setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat identitas resmi dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu, kewajiban pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap harus dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan warga negara. DJP menegaskan bahwa pemilikan NPWP dan pelaporan SPT merupakan kewajiban mendasar bagi siapa pun yang menjalankan kegiatan ekonomi, terlepas dari apakah mereka memiliki kewajiban bayar pajak atau tidak pada tahun tersebut.
Dengan berlakunya aturan ini mulai awal Juli 2026, diharapkan akan terjadi transformasi dalam kedisiplinan administratif bagi jutaan pelaku usaha di platform e-commerce Indonesia. Integrasi sistem antara pihak marketplace dan DJP diproyeksikan akan meminimalisir potensi kesalahan hitung sekaligus memudahkan pedagang dalam menunaikan kewajiban pajaknya secara otomatis. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan iklim usaha yang adil antara pedagang online dengan pelaku usaha konvensional, sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor digital yang menjadi motor penggerak ekonomi masa depan.
