Keterbatasan akses dan lahan gambut yang rentan terbakar menjadi tantangan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh Barat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, bahkan terjadi di dekat area konsesi perkebunan kelapa sawit. Warga Gampong Masjid, Kecamatan Samatiga, merasakan langsung dampak buruk asap yang kian pekat. Ulul Azmi, seorang mahasiswa, mengaku dadanya terasa panas saat menghirup udara malam, menunjukkan gejala ISPA akibat paparan asap karhutla.
Situasi serupa dirasakan oleh Kepala Desa Rangkileh, Umar Dani. Ia menyatakan bahwa asap dari desa tetangga yang dilanda karhutla kerap terbawa angin hingga ke permukiman warga. Data dari Puskesmas Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai 257 orang sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas pasien mengalami sesak napas, baik yang sudah memiliki riwayat penyakit pernapasan maupun kasus baru yang timbul akibat kualitas udara yang memburuk. Kepala Puskesmas Cot Seumeureung, NS Yevi Rahmawati, mengonfirmasi bahwa dua pasien ISPA masih menjalani perawatan, sementara pasien lainnya telah menjalani rawat jalan.
Karhutla di Aceh Barat berlangsung sejak akhir Mei hingga Juni 2026, melanda lima kecamatan dengan total luas lahan terbakar mencapai 34,1 hektare. Kecamatan Bubon menjadi area terparah dengan 25 hektare lahan terbakar, disusul Samatiga (4 hektare), Meureubo (2,6 hektare), Arongan Lambalek (1 hektare), dan Johan Pahlawan (1,05 hektare). Pemadaman api di wilayah ini menghadapi kendala signifikan lantaran titik api sulit dijangkau kendaraan pemadam. Petugas terpaksa menggunakan mesin portabel dengan pipa air berjarak 200-300 meter. Proses pemadaman pun harus diulang berkali-kali untuk memastikan api yang bersarang di lapisan gambut bawah benar-benar padam.
Kapolres Aceh Barat AKBP Yhogi Hadisetiawan menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam pemadaman adalah api yang tersembunyi di bawah permukaan lahan gambut. "Lahan gambut ini tidak bisa dilakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Setiap vegetasi yang masih ada asap-asap berpotensi muncul api lagi," katanya saat pemadaman di Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga. Upaya pemadaman didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengerahkan dua pesawat untuk modifikasi cuaca dan water bombing, dengan operasi darat dan udara yang memakan waktu lebih dari dua pekan.
Di Kecamatan Bubon, Risman (60) harus menelan kerugian Rp20 juta akibat lahannya seluas enam hektare terbakar habis. Ia mengaku tidak pernah membuka lahan dengan cara membakar, bahkan telah membersihkan lahannya dengan menyewa alat berat. Lahan kosong miliknya yang berbatasan dengan kanal parit hanya terpisah dari area perkebunan kelapa sawit PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL). Berdasarkan data citra satelit dari Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) yang disandingkan dengan data konsesi perkebunan dari Auriga Nusantara, titik-titik api yang terbakar memang berbatasan langsung dengan area konsesi Hak Guna Usaha (HGU) PT PAAL di Kecamatan Bubon. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PAAL belum memberikan tanggapan.
Temuan ini sejalan dengan laporan Greenpeace Indonesia yang menyebutkan bahwa pada 2023, kebakaran terjadi di 298 konsesi kelapa sawit seluas sekitar 319.000 hektare. Laporan tersebut juga mencatat bahwa dari total 2,13 juta hektare lahan gambut yang terbakar pada 2023, sekitar 1,3 juta hektare pernah dilalap api pada periode 2015-2022, mengindikasikan pola kebakaran berulang di titik yang sama. Senior Data and GIS Specialist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menegaskan bahwa kebakaran di Indonesia hampir selalu terjadi di area yang sudah terhubung dengan aktivitas manusia, seperti area industri atau perkebunan, bukan di hutan yang masih utuh.
Analisis Greenpeace menunjukkan sebagian besar kebakaran terjadi di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang terbebani konsesi dan telah dibuka, dengan kanal-kanal yang mengeringkan lahan gambut. Gambut yang berfungsi sebagai penyimpan air dan penahan api alami kehilangan fungsinya ketika dikeringkan. Studi menunjukkan bahwa kebakaran besar di Indonesia bukan semata-mata akibat kekeringan, melainkan perubahan lanskap akibat pembukaan lahan dan pembangunan kanal skala besar. Kanal-kanal ini mengeringkan gambut hingga beberapa meter di bawah permukaan, menjadikannya bahan bakar yang mudah terbakar saat musim kemarau. Api gambut sangat sulit dipadamkan dan bisa berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Pihak pemerintah, melalui Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah, menyatakan bahwa karhutla kali ini dipicu oleh fenomena alam El Nino yang menyebabkan kekeringan ekstrem. Imbauan siaga El Nino telah dikeluarkan sejak awal Mei 2026, dengan puncak diperkirakan pada Juli-Agustus 2026. Namun, Sapta dari Greenpeace berpendapat bahwa El Nino hanya memperparah kondisi yang sudah rapuh, sementara akar masalahnya terletak pada persoalan yang belum terselesaikan terkait pengelolaan lahan gambut.
Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla di Indonesia pada Januari hingga Mei 2026 mencapai 81.000 hektare, delapan kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, angka ini masih relatif kecil dibandingkan puncak musim kemarau. Sapta memprediksi luas karhutla tahun ini bisa melebihi 1 juta hektare, mengingat El Nino tahun ini diperkirakan sangat kuat dan berlangsung lama. Tren jarak antar-El Nino yang semakin pendek menjadi sinyal kekhawatiran, karena memberikan jeda yang lebih singkat bagi gambut untuk pulih.
Perbedaan data mengenai luas karhutla antara pemerintah dan lembaga nonprofit seperti HAkA Aceh menjadi isu yang kerap muncul. BPBD Aceh Barat melaporkan 34,1 hektare terbakar, sementara HAkA mencatat 280 hektare di wilayah tersebut. Hal serupa terjadi di Nagan Raya, di mana BPBD melaporkan 99 hektare, sedangkan HAkA mengestimasi 605 hektare berdasarkan citra satelit. Analisis Greenpeace menunjukkan perbedaan serupa di tingkat nasional, dengan luas kebakaran 2023 mencapai 2,13 juta hektare menurut Greenpeace, berbeda dengan klaim pemerintah sebesar 1,16 juta hektare.
Greenpeace menilai upaya pemadaman saja tidak cukup. Pendekatan yang ada hanya menangani gejala, bukan akar masalah. Bahkan di area restorasi gambut, kebakaran masih terjadi, menunjukkan upaya restorasi belum sepenuhnya efektif. Asep Komarudin dari Greenpeace menekankan perlunya menghentikan eksploitasi lahan gambut, menutup kanal, dan menjaga kualitas air di lahan gambut. Ia juga mendesak penghentian pemberian izin baru di lahan gambut, mengingat sebagian besar lahan gambut di Indonesia kini berada dalam kondisi kritis.
