Perhelatan akbar seni kontemporer, ArtJog, kembali diwarnai gelombang protes keras dari komunitas seniman. Kali ini, kehadiran nama Didit Hediprasetyo, putra tunggal Presiden Prabowo Subianto, sebagai sponsor strategis melalui Yayasan Didit Hediprasetyo (DHF) pada ArtJog 2026, memicu perdebatan sengit tentang etika, independensi seni, dan dugaan "artwashing" politik. Protes yang muncul beberapa hari sebelum pameran dibuka bahkan membuat ArtJog dijuluki "Artjoke" oleh sebagian kalangan.
Kontroversi bermula ketika para seniman mengetahui keterlibatan Yayasan Didit Hediprasetyo sebagai salah satu sponsor utama ArtJog ke-18. Situasi ini mengingatkan pada kejadian satu dekade lalu, saat ArtJog ke-sembilan pada tahun 2016 menuai kecaman karena disponsori oleh PT Freeport Indonesia, perusahaan yang kala itu banyak dikritik terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia di Papua. Kini, bayang-bayang intervensi dan "pencucian citra" melalui seni kembali menghantui acara yang diselenggarakan di Jogja National Museum tersebut.
Sejumlah karya seni yang dipamerkan di ArtJog 2026 secara eksplisit mengkritik kebijakan dan figur politik, termasuk ayah Didit Hediprasetyo, Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah instalasi seni bertajuk ‘Food Estate’ karya Dolorosa Sinaga yang berkolaborasi dengan Kelas Aktivisme Seni. Instalasi ini menampilkan ompreng ‘Makan Begizi Gratis’ (MBG) yang berisi uang kertas Rp100.000, botol dengan logo tengkorak, kertas tagihan sekolah, dan logo mirip TNI di samping tulisan kapital ‘FOOD ESTATE’ di atas tumpukan nasi. Karya ini merupakan kritik tajam terhadap program pangan pemerintah yang kontroversial.
Selain itu, instalasi ‘Monumen Pembangkangan Sipil’ juga menjadi sorotan. Karya ini dirancang sebagai bentuk kelanjutan semangat Aksi Kamisan yang telah berjalan sejak 18 Juni 2007, diprakarsai oleh Maria Catarina Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung, para keluarga korban pelanggaran HAM berat. Instalasi ini menggambarkan suasana Aksi Kamisan dengan payung hitam bertuliskan ‘PEMBUNGKAMAN = ANCAMAN DEMOKRASI’, serta poster Presiden Prabowo yang matanya ditutupi tulisan "Negara Kesatuan Republik Investor", dan kalimat kritik terhadap kakek Didit, "Soeharto bukan pahlawan".
Menurut Dolorosa Sinaga, instalasi ini sengaja dihadirkan agar Didit Hediprasetyo, yang sedianya akan membuka acara dengan pidato, dapat melihat dan memahami langsung aspirasi serta kritik yang disuarakan seniman. "Saya serius, kalau ditanya, ada lagi yang menjerit? Suharto, bukan pahlawan," tegas Dolorosa, menekankan pesan yang ingin disampaikan.
Namun, pidato pembukaan oleh Didit Hediprasetyo tidak pernah terjadi. Setelah rentetan protes di media sosial dan diskusi internal antara kurator dan seniman, nama Didit dicopot dari daftar pembicara dan logo yayasannya dihapus dari daftar sponsor strategis. Kurator ArtJog, Farah Wardhani, mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui keterlibatan putra presiden tersebut seminggu sebelum acara. "Kami tidak mau berbagi panggung dengan [sosok] yang intinya tidak layak," jelas Farah, menambahkan bahwa pihak ArtJog kemudian berdiskusi dan memutuskan untuk membatalkan pidato pembukaan Didit.
Protes juga datang dari seniman lain seperti Irena Agrivina dan kolektif HONF. Mereka menyatakan keberatan melalui unggahan di Instagram, menegaskan bahwa keterlibatan sponsor dan pemberian ruang kepada Didit Prabowo dalam pembukaan acara berkaitan dengan tanggung jawab, nilai, dan sikap sebuah ruang seni. Julie Febiola dari HONF menambahkan, "Jadi menurut saya kurang relevan dengan kondisi negara saat ini," merujuk pada situasi politik yang sedang kacau. Meskipun demikian, HONF memutuskan untuk tetap memajang karya mereka, menghargai upaya tim dan ArtJog yang responsif dalam menangani protes.
Puncak penolakan terjadi pada Jumat (19/06) setelah rangkaian pembukaan ArtJog. Seorang laki-laki bernama Ayik, yang mengaku bagian dari kelompok ‘ArtJokes’, melakukan aksi teatrikal. Berpakaian serba hitam, ia berteriak "sastra telah mati, seni telah mati" sambil menebarkan bunga dan menambahkan, "Intelektual tanpa hasrat pemberontakan adalah perpanjangan tangan negara." Aksi ini dihentikan petugas keamanan setelah Ayik mengeluarkan cat semprot dan sempat melemparnya ke arah plakat ArtJog, meskipun ia dibebaskan 30 menit kemudian. Program Director ArtJog, Gading Paksi, menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan menginvestigasi insiden tersebut, menegaskan bahwa ArtJog tidak akan menghalangi ruang berekspresi.
Kontroversi serupa bukan kali pertama menerpa ArtJog. Pada 2016, ArtJog 9 dengan tema Universal Influence mendapat kritik keras atas sponsor dari PT Freeport Indonesia. Seniman street art Anti-Tank (Andrew Lumban Gaol) menuding Freeport bertanggung jawab atas pembantaian dan penahanan aktivis di Papua. Seniman Titarubi bahkan menutupi logo Freeport dengan selotip kertas sebagai bentuk protes, meski kemudian dilepas oleh Heri Pemad, President of Mandiri ArtJog 9 saat itu. Heri Pemad menjelaskan bahwa kesulitan mencari sponsor dan minimnya dukungan pemerintah menjadi alasan di balik keputusan tersebut, meski menyadari risikonya. "Aku ibaratkan aku itu seorang anak yang kehilangan orang tua," ujarnya, menggambarkan betapa ArtJog harus berjuang mandiri tanpa dukungan kementerian terkait, meskipun telah terbukti menggerakkan ekonomi dan menarik ribuan pengunjung.
Bambang Toko Witjaksono, Komisaris Utama PT ArtJog dan kepala kurator, mengakui bahwa pihaknya telah belajar banyak dari insiden ini dan akan menjadi evaluasi untuk perhelatan tahun depan. Ia mengungkapkan bahwa kedekatan dengan Didit Hediprasetyo terjalin sejak ArtJog 2025 dan pihaknya telah memeriksa latar belakang yayasan tersebut tanpa menemukan catatan hitam. Namun, Bambang menegaskan bahwa meskipun logo yayasan dicopot dan pidato dibatalkan, Didit Hediprasetyo tetap memberikan dukungan. Peristiwa ini membuka kembali dialog penting tentang sponsor yang "haram" dalam dunia seni.
Dolorosa Sinaga menyoroti minimnya dukungan negara terhadap seni dan budaya di Indonesia, warisan dari pendidikan cara berpikir Orde Baru yang membunuh ruang bagi seni sebagai kekuatan intelektual dan kritis. Ia menekankan bahwa seni, terutama seni kontemporer, memiliki tanggung jawab etis untuk berpihak pada perubahan dan keadilan, lahir bersama waktu dan ruangnya untuk melawan kejahatan kemanusiaan. "Anda tidak butuh seni kontemporer lagi, sudah terlalu banyak eksplorasi di dalamnya, yang Anda butuhkan adalah berdiri tegak dan melihat apa yang terjadi di sekitar Anda," ujarnya.
Dalam konteks tanggung jawab etis dan sekat kelas dalam seni, seorang pengunjung ArtJog pada tahun 2018 merefleksikan pengalamannya. Dengan waktu dan uang terbatas, ia hanya mampu menikmati pengalaman seni secara visual, bukan sebagai investasi. Baginya, instalasi seni yang dianggap tidak menghasilkan uang justru menjadi wadah kegundahan realita, memvalidasi perasaannya. "Instalasi lahir dari realita dan bukan hoaks seperti yang dibilang penguasa," kutipnya dari Dolorosa. Namun, ia juga mempertanyakan aksesibilitas seni seperti ArtJog bagi kalangan yang tidak mampu membeli tiket masuk, sehingga seni seolah hanya dinikmati kalangan tertentu.
Di tengah hiruk-pikuk perdebatan etika, harapan muncul dari seniman-seniman muda yang berjuang untuk berekspresi tanpa intervensi pemodal. Alaykha Kolektif, sebuah ruang seni dari Kampung Yokiwa, Kabupaten Jayapura, Papua, yang didirikan pada 2019 oleh Markus Rumbino dan istrinya, Irma Dian Awoitauw, menjadi salah satu contohnya. Berpartisipasi melalui sistem ‘open call’, mereka menanggung sendiri seluruh biaya produksi dan akomodasi. Markus menolak tawaran sponsor dari BUMN karena adanya potensi intervensi, menegaskan komitmen mereka pada nilai-nilai independensi.
Markus Rumbino bersama tiga seniman muda Papua, Brian Suebu, Fredi Monim, dan Syors Deda, menghadirkan instalasi bertema ‘Kiney Waloboney’, nama moyang dari Kampung Puay yang dipercaya sebagai Dewa Matahari pemberi kesejahteraan. Karya mereka secara lugas mempertanyakan pergeseran nilai sakral akibat deforestasi, perampasan lahan, dan eksploitasi sumber daya di Tanah Papua, serta kerusakan lingkungan di hutan adat Hanggau. Pusat instalasi mereka, ‘Wali No’ (napas kehidupan), berupa mesin ekskavator yang mengeluarkan suara burung cendrawasih, menjadi simbol kerusakan alam. ArtJog akhirnya memberikan modal sebesar Rp25 juta tanpa syarat dan intervensi untuk biaya produksi mereka, sementara sebagian akomodasi ditanggung Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (ISBI).
Markus menegaskan pentingnya pertanggungjawaban etis dalam mencari pendanaan agar "ekosistem seni tidak terjerumus dalam satu ruang pencucian citra." Ia percaya, "ArtJog butuh kritik yang tajam dari beragam komunitas, karena tanpa itu, ArtJog tidak akan pernah bisa bertumbuh di satu lahan yang subur." Kontroversi ini menjadi cerminan tantangan abadi bagi dunia seni untuk mempertahankan integritasnya di tengah godaan finansial dan tekanan politik.
