Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengemukakan usulan signifikan untuk menaikkan anggaran program Sekolah Rakyat hingga dua kali lipat pada tahun 2027. Usulan ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk memperluas jangkauan program yang ditargetkan mampu menampung 100 ribu siswa pada tahun depan, melonjak dari kapasitas 48 ribu siswa di tahun 2026. Kenaikan anggaran ini diharapkan mampu menopang ekspansi tersebut serta pembiayaan operasional sekolah-sekolah permanen yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027.
Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026, Menteri Saifullah Yusuf merinci bahwa pihaknya menargetkan anggaran mencapai dua kali lipat dari alokasi Rp 4,3 triliun pada tahun berjalan. "Kami harapkan dua kali lipat dari Rp 4,3 triliun di tahun ini," ungkapnya. Dana tambahan ini krusial tidak hanya untuk menambah jumlah peserta didik, tetapi juga untuk memastikan kelancaran operasional sekolah-sekolah yang akan beralih dari fasilitas sementara ke gedung yang lebih permanen.
Pemerintah menargetkan proses pembelajaran di sebagian gedung permanen Sekolah Rakyat dapat dimulai pada bulan Juli mendatang. Saat ini, tercatat ada 166 sekolah rakyat yang telah beroperasi, namun sebagian besar masih menggunakan gedung sementara. Pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Sosial atau pemerintah daerah menjadi solusi sementara untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mulanya merencanakan pembangunan 104 gedung permanen hingga akhir tahun 2026. Dari target tersebut, 93 titik sekolah diharapkan siap digunakan sebelum tahun ajaran baru dimulai, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Peralihan dari sekolah rintisan ke gedung permanen ini akan dilakukan secara bertahap, mengingat kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi di lokasi-lokasi baru.
Menyadari potensi kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah permanen yang baru beroperasi, Kementerian Sosial akan menggandeng pemerintah daerah untuk menyediakan guru bantu selama tiga bulan pertama operasional. "Kami masih mungkin mengalami kekurangan tenaga kependidikan di tempat yang baru. Maka kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara yang diminta membantu Sekolah Rakyat pada tahap pertama," jelas Menteri Saifullah. Langkah ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan tenaga pengajar sebelum formasi guru tetap terbentuk.
Seluruh investasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai investasi untuk pembangunan setiap sekolah bervariasi, dengan estimasi berkisar antara Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar per unit. Besaran biaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk luas lahan yang tersedia dan kondisi geografis serta teknis di masing-masing lokasi pembangunan. "Nilainya rata-rata antara Rp 250 miliar sampai Rp 300 miliar per sekolah, tergantung luas lahan dan kondisi tanah masing-masing," terang Menteri Saifullah.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang mungkin belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal konvensional atau berada di daerah terpencil. Dengan adanya sekolah permanen dan peningkatan kapasitas siswa, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Ekspansi program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh nusantara. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah permanen, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademis serta karakter siswa. Lebih lanjut, ketersediaan guru yang memadai dan terlatih menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
Dampak positif dari peningkatan anggaran dan perluasan program Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial bangsa. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi prasyarat utama agar target 100 ribu siswa pada tahun 2027 dapat tercapai secara optimal.
Ke depan, Kementerian Sosial akan terus memantau progres pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat, serta mengevaluasi efektivitas program untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitasnya. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat guna mencapai tujuan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
