Program pembangunan 2 juta rumah di Indonesia terancam terganjal defisit anggaran yang signifikan. Hingga tahun 2027, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diproyeksikan hanya menerima pagu anggaran sebesar Rp 11,77 triliun. Padahal, target pembangunan rumah yang ambisius tersebut membutuhkan dana jauh lebih besar, yakni Rp 106,04 triliun.
Kesenjangan anggaran ini menciptakan kekurangan dana sebesar Rp 94,27 triliun. Akibatnya, target pembangunan rumah pada tahun 2027 hanya mampu mencapai 318 ribu unit, jauh dari target awal 2 juta unit. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam merealisasikan program perumahan rakyat yang dicanangkan pemerintah.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mengenai keterbatasan anggaran dalam program pembangunan sejuta rumah. Ia menjelaskan bahwa target pembangunan 2 juta rumah memerlukan pendanaan yang sangat besar. “Kita ini sebenarnya ada yang namanya program satu juta rumah, tapi kan kalau 2 juta rumah itu besar sekali, kalau kita mau bangun 2 juta rumah itu butuh Rp 106 triliun,” ujar Basuki.
Lebih lanjut, Basuki merinci bahwa dari total kebutuhan Rp 106,04 triliun untuk pembangunan 2 juta rumah, sebagian besar atau sekitar Rp 94,27 triliun berasal dari sektor swasta dan masyarakat. Sementara itu, anggaran yang diharapkan dari pemerintah pusat pada tahun 2027 hanya sebesar Rp 11,77 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 318 ribu unit rumah.
Ketergantungan pada sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan program perumahan ini menjadi poin krusial. Jika partisipasi dari kedua sektor tersebut tidak sesuai harapan, maka target pembangunan 2 juta rumah akan semakin sulit dicapai. Dengan pagu anggaran yang terbatas dari pemerintah, realisasi program pembangunan rumah di Indonesia menghadapi rintangan finansial yang perlu segera diatasi.
