Anggaran untuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan ini menjadi sorotan, terutama melihat daftar 10 instansi pemerintah yang menanggung beban gaji pegawai terbesar.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran untuk belanja pegawai pemerintah pusat pada RAPBN 2025 diperkirakan mencapai Rp457,1 triliun. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, yang turut dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% dan pensiun sebesar 12% yang telah diumumkan.
Dalam daftar 10 instansi dengan beban gaji tertinggi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menduduki peringkat teratas. Kemenhan mengalokasikan anggaran terbesar untuk belanja pegawainya, mencerminkan jumlah personel yang besar dan kompleksitas operasionalnya. Posisi kedua ditempati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang juga memiliki kebutuhan anggaran belanja pegawai yang substansial.
Selanjutnya, di urutan ketiga terdapat Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan prajurit serta aparatur sipil negara di lingkungan TNI sangatlah besar. Kementerian Keuangan berada di peringkat keempat, diikuti oleh Kementerian Perhubungan di posisi kelima, yang mencakup gaji para pegawai di sektor transportasi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menempati urutan keenam, mencerminkan besarnya jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusul di peringkat ketujuh, menyoroti kebutuhan anggaran untuk tenaga medis dan kesehatan. Kementerian Agama berada di posisi kedelapan, yang mencakup gaji para aparatur di lingkungan keagamaan.
Dua instansi terakhir dalam daftar 10 besar adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di peringkat kesembilan, yang mengelola aparatur sipil negara di tingkat daerah, dan Kejaksaan Agung di posisi kesepuluh, yang menyoroti kebutuhan anggaran untuk para jaksa dan staf pendukung.
Peningkatan beban gaji pegawai pemerintah ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan RAPBN 2025. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan aparatur negara dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan untuk berbagai sektor pembangunan lainnya.
