Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) sektor mineral dan batu bara pada November mendatang menjadi krusial untuk menjamin kelancaran pasokan batu bara bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Keterlambatan dalam proses ini berpotensi menimbulkan risiko gangguan pasokan yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas listrik nasional serta keberlangsungan industri-industri vital.
Pengamat energi, Kurtubi, menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian RKAB. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam penetapan RKAB dapat menghambat kegiatan produksi batu bara, yang pada gilirannya akan memengaruhi ketersediaan pasokan untuk kebutuhan domestik, terutama untuk PLTU. “Kalau RKAB terlambat, maka produksi batu bara juga akan terlambat,” ujar Kurtubi kepada media pada Selasa (22/8).
Menurut Kurtubi, pasokan batu bara merupakan tulang punggung bagi sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia. Gangguan pada pasokan ini tidak hanya mengancam ketersediaan listrik bagi masyarakat, tetapi juga dapat melumpuhkan sektor industri yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. “PLTU kita kan banyak yang pakai batu bara, kalau pasokan terganggu, listrik bisa mati. Ini bisa berdampak pada industri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kurtubi menyoroti bahwa RKAB merupakan dokumen fundamental yang menjadi dasar bagi perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, termasuk target produksi dan penjualan. Keterlambatan dalam penetapannya dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pelaku usaha, yang berpotensi memperlambat seluruh rantai pasok komoditas energi tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah berulang kali menekankan pentingnya penyelesaian RKAB tepat waktu. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan komoditas energi bagi kebutuhan dalam negeri, termasuk pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara.
