Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah merancang kebijakan radikal yang akan mengguncang industri energi terbarukan global. Washington dikabarkan sedang menyusun draf aturan ketat untuk melarang total impor perangkat inverter tenaga surya dan baterai asal China yang selama ini menjadi komponen vital dalam menghubungkan sistem energi terbarukan ke jaringan listrik nasional AS. Langkah drastis ini diambil di tengah kekhawatiran mendalam bahwa perangkat teknologi dari Negeri Tirai Bambu tersebut dapat disusupi untuk melumpuhkan pasokan listrik domestik Amerika melalui serangan siber.
Berdasarkan laporan yang beredar pada Rabu (01/07/2026), draf kebijakan tersebut saat ini tengah dimatangkan oleh Komisi Komunikasi Federal AS atau Federal Communications Commission (FCC). Regulasi ini direncanakan akan menyasar seluruh model inverter baru yang diproduksi di luar negeri, dengan fokus utama pada produk-produk yang berasal dari China. Proyeksi menunjukkan bahwa aturan boikot ini bisa resmi diterbitkan paling cepat pada akhir tahun ini, yang secara langsung akan memaksa perusahaan pengembang energi surya di AS untuk melakukan diversifikasi pemasok secara besar-besaran.
Keputusan sepihak ini memicu reaksi keras dari Beijing. Kedutaan Besar China di Washington segera melayangkan protes diplomatik dan menolak mentah-mentah rencana kebijakan tersebut. Pemerintah China menilai bahwa aturan baru ini merupakan bentuk diskriminasi yang tidak berdasar terhadap perusahaan-perusahaan teknologi mereka. Pihak Kedutaan menegaskan bahwa mereka sangat menentang perluasan konsep keamanan nasional yang digunakan secara berlebihan untuk menekan korporasi China. Mereka mendesak AS agar segera menghentikan praktik tersebut dan mulai menciptakan iklim bisnis yang adil serta non-diskriminatif bagi seluruh pemain global.
Di sisi lain, rencana pemblokiran ini justru mendapatkan dukungan luas dari kubu politik domestik AS. Senator dari Partai Republik, Tom Cotton, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mendukung langkah tersebut. Menurut Cotton, ketergantungan infrastruktur energi Amerika pada rantai pasok China merupakan ancaman nyata yang membahayakan stabilitas nasional. Dalam rilis resminya pada Selasa (30/06/2026), ia menegaskan bahwa mengandalkan teknologi China untuk perangkat inverter sama saja dengan menempatkan seluruh jaringan listrik negara dalam risiko tinggi. Oleh karena itu, ia menyatakan dukungan penuh terhadap setiap upaya pemerintah untuk melarang produk-produk yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara.
Kekhawatiran yang dirasakan oleh otoritas AS dan sejumlah negara Eropa sebenarnya memiliki dasar yang kuat. Saat ini, China mendominasi pasar inverter dunia melalui raksasa teknologi seperti Sungrow Power Supply dan Huawei. Dominasi ini memberikan pengaruh besar bagi Beijing dalam rantai pasok energi global. Lebih lanjut, investigasi yang dilakukan oleh pakar keamanan AS pada tahun lalu telah menemukan temuan yang cukup mengejutkan, yakni adanya perangkat komunikasi gelap tanpa izin yang diduga sengaja ditanam di dalam beberapa unit inverter surya asal China yang sudah terhubung ke jaringan listrik utama.
Uri Sadot, CEO dari firma keamanan energi SolarDefend, menyoroti bahwa kesadaran akan risiko ini mulai meluas di kalangan negara-negara Barat. Menurutnya, Amerika dan Eropa kini mulai menyadari potensi kehilangan kendali atas kedaulatan sistem energi mereka sendiri akibat ketergantungan pada perangkat inverter yang tidak transparan. Fenomena ini memicu pergeseran besar dalam strategi geopolitik energi, di mana keamanan infrastruktur kini ditempatkan di atas efisiensi biaya yang ditawarkan oleh produk impor murah.
Langkah intervensi pasar yang dilakukan oleh FCC ini menjadi penanda kembalinya pendekatan defensif Washington yang kian agresif dalam menangkal ancaman teknologi China. Setelah sempat terlihat melunak pada tahun lalu dalam upaya detoksifikasi hubungan bilateral, pemerintahan Trump kini kembali memperketat pengawasan. Kebijakan ini juga selaras dengan komitmen bersama para pemimpin negara G7 yang sepakat untuk memperkuat kerja sama global guna memangkas ketergantungan rantai pasok mineral kritis dan teknologi dari China.
Draf pelarangan inverter ini bukanlah aksi pertama yang dilakukan secara sepihak oleh Washington. Dalam beberapa bulan terakhir, FCC telah menunjukkan taringnya dengan memberlakukan boikot serupa terhadap berbagai perangkat asing. Pada Desember dan Maret lalu, lembaga regulasi tersebut sukses menerapkan larangan penggunaan model inverter baru pada komoditas pesawat nirawak atau drone, serta berbagai perangkat router internet asing yang dianggap memiliki celah keamanan serupa.
Robert Strayer, mantan pejabat era pertama pemerintahan Trump yang dahulu memimpin kampanye global untuk memblokir jaringan telekomunikasi Huawei di Eropa, menilai bahwa langkah proaktif ini merupakan momentum emas bagi penguatan aliansi Barat. Ia melihat perubahan sikap Uni Eropa yang kini lebih waspada terhadap teknologi China sebagai peluang besar bagi kerja sama bilateral yang lebih dalam. Menurutnya, kekompakan baru antara AS dan Eropa dalam menekan pengaruh teknologi Beijing merupakan pertanda bahwa aliansi Barat semakin solid dalam memandang ancaman di sektor infrastruktur digital dan energi.
Hingga saat ini, ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan proses penyusunan draf kebijakan FCC tersebut. Para pelaku industri energi kini tengah bersiap menghadapi transisi yang tidak mudah, mengingat dominasi teknologi China yang sudah sangat mengakar dalam ekosistem energi terbarukan di berbagai belahan dunia. Situasi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi perusahaan China, tetapi juga menjadi ujian bagi rantai pasok energi global dalam menghadapi era baru proteksionisme teknologi yang dipicu oleh isu kedaulatan nasional.
