Jakarta – Aliansi Masyarakat Jakarta (AMJ) memberikan ultimatum kepada pemerintah, menuntut kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Massa AMJ menggelar unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Senin, 22 Juni 2026, sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Dalam aksi tersebut, perwakilan aliansi sempat diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator AMJ, Edy Marzuki, menjelaskan bahwa audiensi yang berlangsung selama 30 menit di Kantor Kementerian Sekretariat Negara tersebut menjadi ajang penyampaian dua tuntutan utama. "Kami sampaikan tuntutan kami, supaya disampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Edy usai pertemuan. Tuntutan pertama, tegas Edy, adalah agar program MBG tidak dihentikan dan terus dilaksanakan.
Selain menuntut keberlanjutan MBG, AMJ juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor dan oligark yang dinilai telah memperkaya diri melalui praktik korupsi yang mungkin terkait dengan program-program pemerintah. "Kedua, kata dia, supaya Prabowo memenjarakan koruptor dan para oligark yang mengambil keuntungan dari korupsi MBG," jelas Edy.
AMJ memberikan batas waktu sepekan kepada pemerintah untuk memberikan respons konkret terkait tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut yang memuaskan, aliansi ini mengancam akan menggelar demonstrasi lanjutan dengan skala yang lebih besar. "Bila seminggu ke depan tidak juga dilanjutkan program MBG, mungkin kita akan buka keran seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta," tegas Edy, mengindikasikan potensi mobilisasi massa yang lebih luas.
Dalam pertemuan dengan Juri Ardiantoro, Edy Marzuki menyampaikan bahwa Wakil Menteri menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Juri Ardiantoro berjanji akan menyampaikan masalah dan tuntutan AMJ kepada Presiden Prabowo Subianto. "Pak Wamen sangat mendukung," ungkap Edy menirukan respons Juri. Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi lebih lanjut kepada Juri Ardiantoro melalui pesan singkat belum mendapatkan tanggapan.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan selatan Monas tersebut dihadiri oleh massa yang mengenakan pakaian serba putih, simbol kesucian dan dukungan mereka terhadap program MBG. Massa demonstran membubarkan diri pada sore hari setelah menyampaikan orasinya.
Gelombang aksi yang mendukung MBG ini terjadi di tengah maraknya demonstrasi yang justru mengkritik program tersebut. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Kamis, 18 Juni 2026, Aliansi Perempuan Indonesia (API) juga menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi API ini mengajukan tiga tuntutan utama: penurunan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan penghentian proyek MBG.
Perwakilan API, Afifah, dalam orasinya menyoroti pelaksanaan MBG yang dinilainya tidak menyentuh akar permasalahan masyarakat. "MBG adalah proyek politik, bukan proyek untuk memberikan makanan bergizi," ujarnya, menggarisbawahi pandangan API bahwa MBG lebih bersifat politis ketimbang solusi konkret bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya lagi, pada Jumat, 12 Juni 2026, sebuah aksi massa yang mengatasnamakan "Menuju Indonesia Bangkrut" juga menyuarakan penolakan terhadap program MBG. Aliansi mahasiswa yang menginisiasi aksi tersebut menuntut agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis serta proyek pembangunan lainnya yang dianggap tidak prioritas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu janji kampanye utama Prabowo Subianto saat pemilihan presiden. Konsep program ini adalah penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Namun, implementasi dan keberlanjutan program ini kini menjadi sorotan publik, memicu beragam reaksi dari berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah yang baru dilantik memiliki tantangan besar dalam menavigasi ekspektasi publik terkait program-program unggulannya. Sementara pendukung MBG mendesak kelanjutannya sebagai solusi strategis, para kritikus justru menyoroti potensi pemborosan anggaran dan isu prioritas pembangunan. Tenggat waktu yang diberikan oleh AMJ akan menjadi ujian bagi responsivitas dan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat yang terbelah. Perkembangan selanjutnya terkait tanggapan pemerintah atas tuntutan AMJ akan terus menjadi perhatian publik dan media.
