Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menindak tegas 19 perusahaan yang diduga kuat menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 19 perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam insiden karhutla tersebut. “Kami telah mengidentifikasi 19 perusahaan yang patut diduga kuat melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan, dan kami akan meminta pertanggungjawaban hukum kepada mereka,” ujar Rasio dalam keterangan persnya pada Kamis (19/9/2019).
Perusahaan-perusahaan ini tersebar di berbagai provinsi di Sumatra dan Kalimantan, yang merupakan daerah rawan kebakaran. KLHK menegaskan bahwa proses penegakan hukum akan terus berjalan tanpa pandang bulu, demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerugian yang lebih besar.
Lebih lanjut, Rasio memaparkan bahwa KLHK telah menyiapkan langkah-langkah hukum yang komprehensif. “Kami akan mengejar semua perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tindakan hukum yang akan kami berikan adalah tuntutan pidana dan perdata,” tegasnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah karhutla yang kerap berulang setiap tahunnya.
Pihak KLHK juga sedang mengupayakan agar kasus-kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat. “Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum secara adil dan profesional,” tambah Rasio. Harapannya, sanksi yang tegas ini dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lain agar tidak mengulangi perbuatannya dan lebih peduli terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, juga telah menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku karhutla. Ia telah meminta jajarannya untuk serius dalam menangani kasus-kasus tersebut dan memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi krisis asap yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia.
