Petugas bandara di Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) Nairobi, Kenya, melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (21/2/2023) sebagai respons terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Aksi ini menyebabkan gangguan signifikan pada operasional bandara, termasuk penundaan sejumlah penerbangan dan antrean panjang kendaraan.
Kenaikan harga BBM non-subsidi yang mencapai 30 shilling Kenya per liter, atau sekitar Rp3.400, menjadi pemicu utama kemarahan para petugas. Kenaikan ini, yang mulai berlaku pada Senin (20/2/2023), berdampak langsung pada biaya operasional dan transportasi mereka.
Ketua Serikat Pekerja Transportasi dan Logistik Kenya (TULAWU), Moses Mwangi, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan para pekerjanya. “Kami telah memberi tahu pihak terkait bahwa kenaikan ini tidak dapat diterima. Kami tidak akan mengizinkan biaya transportasi kami meningkat begitu saja tanpa penyesuaian gaji,” tegas Mwangi dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa aksi mogok kerja ini bersifat spontan dan akan terus berlanjut sampai ada solusi yang memuaskan.
Akibat aksi mogok ini, puluhan penerbangan mengalami penundaan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Para penumpang terpaksa menunggu berjam-jam di bandara, sementara petugas bandara yang tidak ikut mogok berusaha keras untuk menjaga operasional tetap berjalan.
Selain penundaan penerbangan, aksi mogok ini juga berdampak pada layanan darat di bandara. Kendaraan taksi dan bus yang melayani penumpang dari dan ke bandara juga mengalami kelangkaan, memperparah kesulitan yang dihadapi para penumpang.
Pihak Otoritas Penerbangan Sipil Kenya (KCAA) telah mengeluarkan peringatan kepada para pekerja bandara yang melakukan mogok. KCAA menegaskan bahwa aksi tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Penerbangan Sipil dan dapat berujung pada sanksi hukum. Namun, para pekerja bandara tampaknya tidak gentar dan tetap melanjutkan tuntutan mereka.
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Kenya untuk mengurangi defisit anggaran negara. Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, namun dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat, terutama para pekerja, menjadi sorotan utama.
