DEPOK – Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Depok dan wilayah perbatasan Jakarta Selatan melancarkan aksi kritik keras terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat dini hari, 26 Juni 2026. Aksi yang dilakukan dengan membentangkan spanduk di sejumlah titik strategis ini bertujuan mengingatkan publik bahwa program unggulan pemerintah tersebut dinilai bermasalah dan telah menimbulkan korban.
Pesan-pesan kritis terpampang jelas pada spanduk-spanduk yang dipasang, antara lain di jembatan penyeberangan orang (JPO) dan flyover akses Universitas Indonesia. Beberapa di antaranya berbunyi, “Jalan Macet, MBG Lancar #MENUJUINDONESIABANGKRUT”, “MBG BAU PEJABAT TAK MALU”, dan “POLISI URUS BEGAL BUKAN MBG”. Spanduk juga menyertakan klaim mengejutkan mengenai jumlah korban keracunan: “33.626 PELAJAR SUDAH KERACUNAN MBG”.
Hafidz Haernanda, Koordinator Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), mengonfirmasi pemasangan spanduk tersebut. Menurut Hafidz, aksi ini merupakan bentuk peringatan serius kepada masyarakat agar tidak melupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh program MBG. Gerakan mahasiswa, terutama BEM UI, memiliki sejarah panjang sebagai garda terdepan pengawas kebijakan publik.
“Hari ini, BEM UI, BEM NF, BPM & SEMA FH KM UP, serta Aliansi BEMFAK se-Gundar, memasang banner peringatan keras di Depok. Kami datang untuk mengingatkan rakyat bahwa MBG bukan solusi, melainkan masalah besar yang harus diatasi,” tegas Hafidz, Jumat, 26 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa pemasangan spanduk dilakukan sekitar pukul 04.00 WIB.
Titik-titik lokasi pemasangan dipilih secara strategis untuk menjangkau khalayak luas, meliputi JPO Lenteng Agung, dua JPO di Margonda yang selalu ramai, Tol Cijago Jalan Juanda, area depan reklame Depok, Stasiun Universitas Pancasila, serta jembatan akses UI. Pemilihan lokasi ini menunjukkan upaya mahasiswa untuk menyebarkan pesan mereka seefektif mungkin di area padat aktivitas.
Hafidz menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai solusi justru memicu persoalan baru, khususnya insiden keracunan yang menimpa pelajar. “Program yang katanya ‘bergizi’ ini justru jadi racun bagi generasi penerus bangsa. Dana rakyat triliunan rupiah diklaim untuk makan siang gratis, namun faktanya diduga dikorupsi dengan begitu entengnya,” ungkap mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UI itu dengan nada prihatin.
Kritik tajam juga dilayangkan kepada aparat kepolisian yang dinilai salah sasaran dalam prioritas tugasnya. “Jalanan Depok macet parah setiap hari, angkutan umum amburadul, tapi aparat justru sibuk mengurus dapur MBG,” cetus Hafidz, menyoroti inkonsistensi penegakan hukum dan pelayanan publik di tengah masalah perkotaan yang mendesak.
Aliansi mahasiswa menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab penuh atas dugaan kasus keracunan yang terjadi, transparansi penggunaan anggaran negara yang besar, serta kejelasan arah prioritas pembangunan nasional. Mereka menyerukan kepada masyarakat, khususnya warga Depok, agar tidak terbuai oleh narasi positif semata dan tetap kritis terhadap implementasi program pemerintah.
“Warga Depok, jangan biarkan mereka melupakan ini hanya karena pemberitaan manis yang menutupi fakta sesungguhnya,” tegas Hafidz, menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap isu-isu krusial. Pernyataan ini mencerminkan semangat mahasiswa sebagai kontrol sosial yang tak kenal lelah.
Setelah beberapa jam dipasang, sejumlah spanduk yang terpasang di Jalan Margonda, Simpang Juanda, JPO Margonda, hingga flyover akses UI terpantau telah dicopot oleh pihak berwenang. Hafidz Haernanda menafsirkan pencopotan cepat ini sebagai indikasi adanya kekhawatiran dari pihak tertentu terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh mahasiswa. “Spanduk kami memang dicopot dalam hitungan jam. Tapi pesan kami tidak bisa dicopot begitu saja dari benak masyarakat,” ujarnya, menegaskan bahwa esensi kritik mereka akan tetap bergema.
Aksi mahasiswa ini merupakan bagian dari dinamika opini publik yang berkembang di Depok terkait program pemerintah. Sebelumnya, pada Selasa, 23 Juni 2026, sebuah kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi damai di Balai Kota Depok untuk menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, sehari setelahnya, pada Rabu, 24 Juni 2026, kelompok warga lain justru menggelar aksi penolakan keras terhadap program MBG, sekaligus mendesak pengaktifan kembali Universal Health Coverage (UHC) yang dianggap lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya polarisasi dan perdebatan sengit di kalangan masyarakat Depok mengenai prioritas dan efektivitas program pemerintah. Kritik mahasiswa terhadap Makan Bergizi Gratis menyoroti urgensi transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan serta pendidikan generasi muda, bukan hanya pada klaim gizi semata tetapi juga pada integritas pengelolaan dan dampaknya bagi rakyat.
