Presiden Guinea, Mamady Doumbouya, melakukan pemecatan besar-besaran terhadap 173 prajurit dari kesatuan militer. Keputusan ini, yang diumumkan pada Selasa (23/1/2024), menyasar sejumlah personel, termasuk seorang sekutu dekat yang sebelumnya turut serta dalam kudeta yang membawa Doumbouya berkuasa. Tindakan ini diduga kuat sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan oleh mantan pemimpin kudeta tersebut.
Langkah drastis ini dilaporkan oleh agensi berita AFP, yang mengutip pernyataan dari Kementerian Pertahanan Guinea. Para prajurit yang dipecat dituduh melakukan desersi atau meninggalkan pos tanpa izin. Kategori pelanggaran ini, menurut Kementerian Pertahanan, sangat serius dan tidak dapat ditoleransi dalam struktur angkatan bersenjata.
Analisis dari berbagai pengamat politik di Guinea mengindikasikan bahwa pemecatan ini bukan sekadar disiplin militer biasa. Ini dipandang sebagai manuver politik dari Presiden Doumbouya untuk memperkuat posisinya dan menyingkirkan elemen-elemen yang berpotensi mengancam otoritasnya. Pemecatan ini menyasar individu-individu yang memiliki kedekatan atau pernah memiliki peran penting dalam gerakan kudeta yang berhasil menggulingkan rezim sebelumnya pada September 2021.
Salah satu nama yang disebut dalam daftar personel yang dipecat adalah Kolonel Ousmane Traoré, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala unit pengawal presiden. Keberadaannya dalam daftar tersebut menjadi sorotan karena ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci yang mendukung Mamady Doumbouya sejak awal perebutan kekuasaan. Pemecatannya, bersama dengan 172 prajurit lainnya, menggarisbawahi strategi Doumbouya dalam membangun loyalis yang solid di tubuh militer.
Presiden Doumbouya mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada September 2021, dengan alasan utama pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola negara yang memburuk. Sejak saat itu, ia telah memimpin dewan militer yang memerintah Guinea. Pembersihan di jajaran militer ini menjadi salah satu indikasi terbaru dari upayanya untuk mengamankan kendali penuh atas negara dan memastikan stabilitas di bawah kepemimpinannya, meskipun ada kekhawatiran tentang arah demokrasi di negara tersebut.
