Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana pemberian insentif sebesar Rp 3 juta per unit untuk pembelian motor listrik. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan bermotor konvensional berbahan bakar bensin menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Namun, inisiatif ini dinilai masih belum memadai oleh sejumlah pihak.
Institute for Essential Services Reform (IESR) berpendapat bahwa besaran insentif Rp 3 juta per unit tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan harga motor listrik yang ada di pasaran. Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, nominal tersebut belum cukup signifikan untuk membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, tergoda untuk melakukan peralihan.
Fabby Tumiwa mengungkapkan kekhawatirannya, “Kalau kita lihat selisih harga motor konvensional dengan motor listrik, Rp 3 juta itu belum cukup besar untuk menarik minat masyarakat.” Ia menambahkan bahwa untuk mendorong adopsi motor listrik secara masif, diperlukan strategi insentif yang lebih menarik dan terjangkau.
Lebih lanjut, IESR menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan besaran insentif atau memperluas jangkauan penerima. “Harusnya bisa lebih besar lagi, atau mungkin kita bisa melihat skema lain yang lebih komprehensif,” ujar Fabby. Ia menekankan pentingnya insentif yang mampu menutupi sebagian besar selisih harga antara motor listrik dan motor bensin, sehingga peralihan menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi konsumen.
Selain besaran insentif, IESR juga menyoroti perlunya kebijakan pendukung lainnya. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di berbagai wilayah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan keunggulan motor listrik. Ketersediaan bengkel dan suku cadang yang mudah dijangkau juga menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kendaraan listrik.
Pemerintah sendiri menargetkan setidaknya 2 juta unit motor listrik dapat terserap pasar melalui program insentif ini. Namun, dengan adanya masukan dari berbagai lembaga seperti IESR, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi kembali strategi yang diterapkan agar target tersebut dapat tercapai dengan lebih efektif dan tujuan transisi energi dapat terwujud secara optimal.
