Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) memerintahkan Turki untuk segera membebaskan seorang pengusaha dan aktivis terkemuka, Osman Kavala, yang telah mendekam di penjara selama hampir satu dekade. Keputusan ini dikeluarkan setelah meninjau kembali kasus Kavala yang dinilai oleh berbagai kelompok hak asasi manusia sebagai bermotif politik.
Dalam putusannya, ECHR menyatakan bahwa penahanan Osman Kavala melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, khususnya terkait dengan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta hak atas kebebasan berekspresi. Pengadilan Eropa ini juga menemukan bahwa Turki gagal memenuhi kewajibannya untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
Osman Kavala, seorang filantropis dan aktivis yang dikenal luas, pertama kali ditangkap pada Oktober 2017. Ia dituduh terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintah melalui demonstrasi Gezi Park pada tahun 2013. Namun, tuduhan ini terus dibantah oleh Kavala dan para pendukungnya, yang menganggapnya sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis di Turki.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah lama menyerukan pembebasan Kavala. Mereka berargumen bahwa bukti yang diajukan terhadapnya lemah dan lebih mencerminkan agenda politik pemerintah daripada keadilan yang sebenarnya. Penahanan yang berkepanjangan tanpa putusan akhir yang kuat juga menjadi sorotan utama.
Kasus Osman Kavala telah menjadi simbol perjuangan untuk kebebasan sipil dan supremasi hukum di Turki. Keputusan ECHR ini diharapkan dapat memberikan tekanan lebih lanjut kepada pemerintah Turki untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Sebelumnya, pengadilan Turki telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Kavala pada April 2022 atas tuduhan mencoba menggulingkan pemerintah.
Penting untuk dicatat bahwa ECHR memiliki yurisdiksi untuk meninjau pelanggaran Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa oleh negara-negara anggotanya, termasuk Turki. Keputusan pengadilan ini bersifat mengikat bagi negara anggota.
