Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi menegaskan bahwa di era modern, peran militer tidak lagi terbatas pada fungsi pertahanan negara semata. Kompleksitas ancaman global yang semakin meluas, mulai dari terorisme, bencana alam, pandemi, hingga serangan siber dan krisis multidimensional, menuntut adaptasi peran militer agar selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan nasional.
Menurut Budhi Achmadi, pandangan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Alfred Stepan, terutama mengenai peran militer dalam konteks pertahanan dan pembangunan di negara berkembang. Dalam konteks tersebut, militer seringkali menjadi salah satu institusi negara yang memiliki kapasitas organisasi, disiplin, dan mobilitas tinggi. Kemampuan ini memungkinkan militer untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan nasional, terutama ketika kapasitas institusi sipil masih terbatas.
"Militer di negara berkembang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi," ujar Budhi dalam sebuah tulisan yang berjudul "Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi". Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Dalam kajiannya, Alfred Stepan membedakan dua konsep profesionalisme militer: "old professionalism" dan "new professionalism". Konsep lama cenderung melihat militer sebagai penjaga pertahanan eksternal yang berfokus pada ancaman perang konvensional. Namun, realitas ancaman kontemporer telah bergeser. "New professionalism" memandang bahwa ancaman terhadap negara kini jauh lebih luas dan multidimensional, mencakup aspek-aspek non-militer yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat keberlangsungan pembangunan.
Ancaman-ancaman baru ini meliputi, namun tidak terbatas pada, gerakan terorisme transnasional yang terus berevolusi, kerentanan terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, pandemi global seperti yang pernah dialami dunia, hingga serangan siber yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital. Selain itu, krisis energi dan pangan global, serta disrupsi teknologi yang cepat, juga menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada stabilitas dan ketahanan suatu negara.
Dalam menghadapi lanskap ancaman yang dinamis ini, militer dituntut untuk tidak hanya memperkuat kapabilitas pertahanan tradisional, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkontribusi pada solusi masalah-masalah pembangunan. Kontribusi ini bisa berupa partisipasi dalam penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, pengamanan objek vital nasional, hingga dukungan logistik dalam situasi krisis. Namun, Budhi Achmadi menekankan bahwa setiap keterlibatan militer dalam ranah pembangunan harus tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh sistem demokrasi.
Kepatuhan terhadap koridor demokrasi berarti bahwa peran militer harus selalu berada di bawah kendali sipil yang demokratis. Penggunaan kekuatan dan sumber daya militer harus berdasarkan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara sah. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi pilar penting dalam setiap keterlibatan militer di luar fungsi utamanya.
Peran militer dalam pembangunan juga harus dilaksanakan secara proporsional. Artinya, keterlibatan tersebut tidak boleh mengesampingkan atau menggantikan peran lembaga-lembaga sipil yang seharusnya bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pembangunan. Militer dapat menjadi pelengkap atau pendukung, namun bukan sebagai pengganti utama. Prinsip profesionalisme juga menuntut agar militer bertindak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, serta menjaga netralitas politiknya.
Penerapan konsep "new professionalism" bagi militer di negara berkembang menjadi krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan ancaman abad ke-21 tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini membutuhkan pembinaan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi para prajurit, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan strategis dan peran mereka di dalamnya.
Lebih lanjut, Budhi Achmadi mengindikasikan bahwa kolaborasi antara militer dan elemen masyarakat sipil menjadi semakin penting. Sinergi ini dapat memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan, karena ancaman yang dihadapi seringkali bersifat kompleks dan membutuhkan respons yang terintegrasi dari berbagai sektor. Dengan demikian, militer tidak hanya menjadi benteng pertahanan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Peran militer yang profesional dan tetap berada dalam bingkai demokrasi tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci keberhasilan sebuah negara dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks di masa kini.
