JAKARTA, PBNU telah membentuk tim khusus untuk melakukan survei dan menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mendatang. Pembentukan tim ini menyusul adanya dinamika dan perdebatan yang sempat memanas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU 2026 di Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur, terkait penentuan lokasi muktamar secara sepihak. Keputusan final mengenai lokasi diharapkan dapat rampung pada pertengahan Juli 2026, mengingat kompleksitas persiapan yang membutuhkan waktu panjang.
Perdebatan sengit terjadi saat rapat pleno pengesahan hasil sidang komisi Munas-Konbes NU 2026 pada Senin, 22 Juni 2026. Suasana memanas ketika Ketua Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU 2026, KH Ahmad Said Asrori, menyampaikan bahwa salah satu keputusan forum adalah Muktamar NU harus digelar di pondok pesantren yang memiliki santri. Ia kemudian langsung menetapkan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, sebagai lokasi Muktamar NU sembari mengetukkan palu sidang.
"Kedua, hari ini, pondok yang layak untuk muktamar itu hanya Lirboyo, setuju?" ujar Ahmad Said Asrori, memicu reaksi keberatan dan adu argumentasi dari sejumlah peserta sidang. Pernyataan tersebut dianggap sebagai keputusan sepihak yang tidak melalui pembahasan mendalam sesuai mekanisme yang berlaku.
KH Ahmad Said Asrori menjelaskan bahwa dasar penetapan Pondok Pesantren Lirboyo berasal dari usulan beberapa pengurus cabang yang telah masuk ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta surat kesiapan dan kesediaan dari pihak pesantren. "Tadi sudah… ini, kan, dasarnya, nyuwun sewu, adalah usulan-usulan. Satu, usulan dari beberapa cabang yang sudah masuk ke PBNU. Kedua, kesiapan surat kepada PBNU, kesiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi, setuju?" tegasnya sambil kembali mengetukkan palu.
Di tengah situasi yang memanas, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar maju untuk menenangkan forum. Beliau menekankan bahwa forum musyawarah semestinya menjadi sarana mencari keberkahan dengan mengedepankan persaudaraan dan kerukunan. KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa kewenangan penentuan lokasi muktamar sejatinya berada di tangan Pengurus Wilayah (PW) NU, sehingga keputusan yang diambil dalam forum tersebut dinilai kurang tepat. "Lha, di sini kok ada keputusan. Maka, saya masih Rais Aam, punya hak untuk mencabut dan membatalkan keputusan itu. Terima kasih," ujarnya.
Menindaklanjuti arahan Rais Aam PBNU, KH Ahmad Said Asrori menyatakan mencabut keputusan penetapan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi muktamar. Ia meminta seluruh peserta untuk tidak membuat kegaduhan dan menyatakan bahwa akan dilakukan peninjauan terhadap lima usulan lokasi muktamar. Lima lokasi yang masuk dalam pertimbangan adalah Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Barat. "Jadi akan kita tinjau lima itu. Oke deh, keputusan tadi saya cabut atas dasar dawuh Rais Aam. Saya mohon duduk," kata KH Ahmad Said Asrori seraya mengetukkan palu, seraya mengingatkan salah seorang peserta untuk tenang.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, mengonfirmasi bahwa seluruh keputusan semestinya merujuk pada hasil pembahasan di tingkat komisi yang memuat beberapa alternatif lokasi. "Namun, tiba-tiba pimpinan sidang, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, memutuskan secara sepihak satu tempat. Itu kemudian memicu kegaduhan sesaat. Setelah diredam oleh Rais Aam, situasi kembali tenang. Sebenarnya pleno sedang membahas hasil komisi. Belum sempat dibahas, tiba-tiba pimpinan sidang sudah memutuskan tempat," jelas Saifullah Yusuf.
Saifullah Yusuf menambahkan bahwa PBNU telah membentuk tim yang bertugas melakukan survei dan menentukan lokasi Muktamar NU. Target waktu penetapan lokasi ini akan sangat bergantung pada keputusan dari Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses pemilihan lokasi berjalan lebih transparan dan akomodatif.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar, menilai dinamika yang terjadi dalam pembahasan lokasi Muktamar NU merupakan hal yang wajar. Menurutnya, banyak daerah yang telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah dan menyiapkan berbagai persyaratan jauh-jauh hari. Ia mencontohkan kesiapan Sumatera Barat yang telah mengirimkan surat resmi lebih dari setahun sebelumnya, serta kesiapan Nusa Tenggara Barat yang juga telah menyatakan diri secara resmi untuk menggelar muktamar beserta dukungan sarana yang diperlukan.
Selain itu, Jakarta dianggap memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan acara berskala nasional seperti muktamar. Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri pun dinilai siap dari sisi fasilitas. "Artinya, dinamika-dinamika ini wajar-wajar saja," ujar Gus Kautsar.
Gus Kautsar menambahkan, dalam pembahasan sebelumnya, telah disepakati bahwa penentuan lokasi muktamar akan ditunda terlebih dahulu. PBNU akan membentuk tim survei yang melibatkan perwakilan PWNU untuk menilai kesiapan seluruh calon lokasi sebelum hasilnya dilaporkan dan diputuskan bersama. "Sudah sepakat di sidang akan disurvei dulu. Tiba-tiba ketika penutupan muncul keputusan itu," ungkap Gus Kautsar.
Ia menegaskan bahwa sikap Rais Aam PBNU bukanlah memveto usulan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi muktamar, melainkan menolak pengambilan keputusan secara sepihak. Menurut Gus Kautsar, Rais Aam hanya mengembalikan mekanisme penentuan lokasi sesuai kesepakatan sebelumnya, yakni melalui survei dan pembahasan bersama di forum pleno. Ia juga menepis spekulasi yang mengaitkan penentuan lokasi muktamar dengan upaya menguntungkan salah satu bakal calon Ketua Umum PBNU. "Saya tidak melihat itu. Dari awal dawuh para masyayikh adalah agenda besar NU sebaiknya dilaksanakan di pondok pesantren agar situasinya bisa dikendalikan penuh oleh para kiai. Kalau kemudian satu wilayah dianggap menguntungkan salah satu calon, tidak serta-merta begitu," jelas Gus Kautsar.
Gus Kautsar berharap lokasi Muktamar NU dapat diputuskan paling lambat pada pertengahan Juli 2026. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan muktamar membutuhkan persiapan yang panjang, mulai dari penyediaan akomodasi hingga dukungan logistik bagi ribuan peserta. "Pertengahan Juli ini sudah harus keluar karena persiapannya tidak bisa mepet. Muktamar membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang," pungkasnya.
