Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti tiga persoalan fundamental yang mempersulit upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ketiga hambatan ini, yakni kondisi kekeringan ekstrem, keterbatasan akses terhadap sumber air, serta tantangan dalam normalisasi kanal, menjadi fokus utama dalam strategi mitigasi yang terus ditingkatkan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, secara tegas menyatakan bahwa kekeringan yang meluas menjadi faktor utama yang memperparah situasi karhutla. Fenomena alam ini, yang diperparah oleh perubahan iklim, menciptakan kondisi ideal bagi api untuk menjalar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Luasnya area yang terdampak kekeringan membuat lahan menjadi sangat rentan terbakar.
Selain itu, akses terhadap sumber air yang memadai juga menjadi kendala signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari sungai atau sumber air permukaan lainnya. Tim pemadam kebakaran seringkali harus menempuh jarak yang jauh dan menghadapi medan yang sulit untuk mendapatkan pasokan air yang dibutuhkan. Keterbatasan ini secara langsung menghambat efektivitas upaya pemadaman darat maupun udara.
Hambatan ketiga yang diidentifikasi adalah kesulitan dalam melakukan normalisasi kanal. Kanal-kanal yang ada seringkali mengalami pendangkalan atau penyempitan, sehingga mengurangi fungsinya sebagai penampung air dan jalur distribusi air untuk keperluan pemadaman. Upaya normalisasi ini membutuhkan perencanaan dan sumber daya yang memadai untuk memastikan kanal dapat berfungsi optimal dalam mendukung pencegahan dan penanganan karhutla.
Menghadapi berbagai tantangan ini, BNPB menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Upaya mitigasi terus diperkuat melalui berbagai program, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla dan praktik-praktik pencegahan yang efektif. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.
