Presiden Prabowo Subianto mengenang momen kritis di awal kariernya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saat itu, ia berupaya menghentikan rencana impor beras oleh pemerintah pendahulu, sebuah kebijakan yang dinilainya berpotensi merusak kesejahteraan petani lokal. Pengalamannya ini memicu kesadaran mendalam akan pentingnya keberpihakan negara terhadap sektor pertanian, sebuah prinsip yang terus dipegangnya hingga kini.
Cerita ini terungkap saat Prabowo menghadiri acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 pada Rabu, 24 Juni 2026. Ia menuturkan bahwa saat itu ia menghadap Aburizal Bakrie, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyampaikan keberatannya terhadap impor beras. Prabowo prihatin melihat arah pembangunan ekonomi yang ia nilai cenderung mengadopsi paham neoliberal, yang lebih mengutamakan kelompok yang mampu bersaing ketimbang kelompok yang membutuhkan bantuan.
"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI saya menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani, petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ungkap Prabowo, menggambarkan kekhawatiran mendalamnya terhadap dampak negatif impor beras terhadap para petani. Kebijakan impor, terutama saat masa panen, diyakini akan menekan harga jual gabah, sehingga petani tidak mampu menutupi biaya produksi, apalagi meraih keuntungan.
Lebih mengejutkan lagi, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam diskusi tersebut, ia mendengar pandangan dari salah satu penasihat Menko Perekonomian yang meragukan efisiensi petani Indonesia. Penasihat tersebut bahkan menyarankan agar Indonesia lebih baik membeli beras dari negara lain jika petani lokal dianggap kurang efisien. "Ini kata-kata beliau, bukan pak Aburizal Bakrie. Tapi salah satu penasihatnya. ‘Kalau petani Indonesia tidak efisien,’ itu kata-kata beliau. ‘kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam’," kata Prabowo menirukan.
Pernyataan tersebut sontak mengagetkan dan menyedihkan Prabowo. Ia menilai pandangan tersebut sangat keliru dan menunjukkan ketidakpahaman mendalam tentang makna bernegara dan tujuan kemerdekaan. Bagi Prabowo, kemerdekaan sejatinya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk para petani dan buruh, agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat.
"Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti arti bernegara tidak mengerti kenapa kita mau merdeka," tegasnya. Prinsip bahwa negara harus hadir untuk menyejahterakan rakyat, terutama dari lapisan bawah, menjadi motivasi utama Prabowo untuk terus berkecimpung di dunia politik. Ia mengaku telah berkali-kali maju dalam kontestasi politik, kalah dan bangkit lagi, karena melihat belum adanya upaya besar dari elit bangsa untuk memperkuat fondasi rakyat dari akar rumput.
"Saya terus di politik, kalah saya maju lagi, kalah maju lagi, karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdullilah saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu," jelasnya. Keterlibatannya dalam organisasi petani seperti HKTI dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) diyakini menjadi salah satu faktor kunci dalam meraih kemenangan politiknya.
Pengalaman ini menjadi fondasi keyakinan Prabowo akan pentingnya kedaulatan pangan dan perlindungan terhadap petani. Ia berulang kali menekankan bahwa sektor pertanian bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan pilar ketahanan nasional dan penopang kehidupan jutaan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang berkaitan dengan pangan, seperti impor beras, harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap produsen dalam negeri.
Pernyataan Prabowo ini kembali mengemuka di tengah dinamika kebijakan pangan nasional yang kerap menjadi sorotan. Isu impor beras, baik di masa lalu maupun masa kini, selalu memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara menjaga pasokan pangan nasional dan melindungi mata pencaharian petani. Pandangan yang menganggap petani lokal tidak efisien, seperti yang pernah diungkapkan penasihat menteri di masa lalu, menjadi cerminan adanya dualisme pemikiran dalam memandang sektor pertanian.
Di satu sisi, ada argumen yang mengedepankan efisiensi dan daya saing global, yang mungkin melihat impor sebagai solusi cepat untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan. Namun, di sisi lain, ada argumen yang lebih fundamental tentang kedaulatan, kesejahteraan petani, dan pentingnya membangun kemandirian pangan dari dalam negeri. Pengalaman Prabowo menunjukkan bahwa ia secara konsisten berada di kubu yang kedua, memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai elemen krusial dalam pembangunan bangsa.
Pentingnya peran petani dalam ketahanan pangan nasional tidak dapat dipungkiri. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu memberikan kepastian usaha, akses terhadap teknologi, permodalan, serta jaminan harga yang menguntungkan bagi para petani. Upaya untuk meningkatkan efisiensi pertanian melalui modernisasi dan dukungan teknologi juga perlu terus didorong, namun tanpa mengorbankan kesejahteraan petani yang telah berjuang memenuhi kebutuhan pangan bangsa.
Kisah Prabowo ini memberikan perspektif penting mengenai perjalanan panjang dalam merumuskan kebijakan pertanian yang berpihak pada rakyat. Ini juga menjadi pengingat bahwa setiap keputusan terkait pangan memiliki implikasi luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada sosial, budaya, dan kedaulatan bangsa. Keberpihakan yang kuat terhadap petani, sebagaimana yang diusung Prabowo, menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
