Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Lalu Hadrian Irfani, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera menelusuri kebenaran informasi mengenai pengerahan siswa di Kota Batam yang diduga turut serta dalam aksi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini muncul menyusul koordinasi Komisi X DPR dengan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, pada Rabu, 24 Juni 2025.
Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya penelusuran mendalam terhadap isu ini. "Kami minta untuk menelusuri kebenaran berita tersebut. Pada prinsipnya jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu berpengaruh terhadap proses belajar mengajar," tegasnya di Gedung DPR, Jakarta. Ia menambahkan bahwa informasi ini juga mengejutkan pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengklarifikasi situasi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini secara tegas menolak pelibatan siswa dalam aksi unjuk rasa, baik yang bersifat protes maupun dukungan terhadap program pemerintah seperti MBG. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengganggu kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah. Ia menyarankan agar aspirasi masyarakat, termasuk terkait program pendidikan dan kesejahteraan siswa, sebaiknya disalurkan melalui perwakilan guru atau kepala sekolah kepada dinas pendidikan di tingkat daerah.
"Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah," ujar Lalu Hadrian Irfani, menggarisbawahi bahwa kanal komunikasi resmi harus dijaga. Ia berpandangan bahwa demonstrasi bukanlah forum yang tepat bagi siswa, yang seharusnya fokus pada pendidikan dan pengembangan diri di lingkungan sekolah.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa ratusan siswa dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batam mengikuti sebuah pawai yang mengatasnamakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi yang berlangsung pada Ahad, 21 Juni 2026, ini digelar di depan Gedung DPRD Kota Batam. Peserta pawai terlihat membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan dukungan terhadap program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagian dari siswa yang hadir tampak mengenakan seragam sekolah mereka, menambah kesan bahwa kegiatan ini melibatkan institusi pendidikan secara langsung.
Suasana pawai tersebut mirip dengan demonstrasi pada umumnya, lengkap dengan orasi yang disampaikan dari mobil komando yang telah disiapkan oleh penyelenggara acara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme undangan dan keterlibatan pihak sekolah.
Seorang guru yang memilih untuk tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tidak ada undangan resmi yang dikeluarkan untuk kegiatan pawai tersebut. Undangan justru disebarkan melalui pesan singkat WhatsApp dalam grup-grup sekolah. "Kami pun kaget, apalagi ini hari Minggu acaranya, terpaksa lah ikut," keluhnya, menyiratkan adanya tekanan atau keharusan untuk berpartisipasi meskipun kegiatan dilaksanakan di luar jam sekolah dan pada akhir pekan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membenarkan adanya pengerahan guru dan siswa untuk mengikuti pawai yang mendukung MBG. Ia beralasan bahwa tindakan ini diambil sebagai respons terhadap keluhan banyak orang tua murid yang merasa program MBG di Batam mengalami kendala, terutama terkait mandeknya anggaran.
Hendri Arulan juga mengakui pertemuannya dengan para guru sekolah untuk membahas keluhan orang tua tersebut. Dari pertemuan itu, muncul inisiatif untuk menggelar pawai sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG. "Inilah (pawai mendukung MBG) yang pantas kita lakukan, kita sampaikan masukan ke kawan-kawan DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa program MBG ini bagus," jelasnya kepada awak media saat kegiatan pawai berlangsung. Ia berpendapat bahwa pawai tersebut merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi agar program yang dinilai positif ini dapat terus berjalan.
Menanggapi keluhan beberapa guru yang merasa keberatan untuk hadir dalam pawai, Hendri Arulan tidak memberikan komentar secara spesifik. Namun, ia menegaskan bahwa partisipasi guru maupun siswa tidak bersifat wajib. Undangan yang disebar ditujukan bagi mereka yang bersedia dan memiliki niat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Meskipun demikian, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kesaksian beberapa guru yang merasa terpaksa hadir.
Isu pengerahan siswa dalam kegiatan yang berbau politis atau dukungan program pemerintah ini memang kerap menimbulkan perdebatan. Komisi X DPR RI, sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan sesuai koridornya, serta melindungi hak dan kepentingan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang optimal tanpa terganggu oleh agenda-agenda di luar ranah akademis. Penelusuran lebih lanjut oleh Kemendikbudristek diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pengerahan siswa dalam kegiatan tersebut, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Peristiwa di Batam ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program-program pemerintah, serta perlunya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua murid untuk memastikan program berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tanpa mengorbankan hak anak atas pendidikan yang berkualitas dan lingkungan belajar yang kondusif.
