Pemerintah Indonesia secara tegas memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis mendalam mengenai tingkat risiko karhutla yang paling tinggi di wilayah tersebut.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kesiapan dan mitigasi dini menghadapi potensi bencana karhutla yang kerap terjadi, terutama memasuki musim kemarau. Fokus pada enam provinsi ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan upaya pencegahan agar dampaknya dapat diminimalisir.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam keterangan persnya pada Selasa (21/2/2023), mengumumkan bahwa enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan data dan evaluasi risiko yang telah dilakukan.
Mahfud MD menekankan bahwa penetapan provinsi prioritas ini didasarkan pada tingginya potensi terjadinya karhutla. “Enam provinsi ini adalah yang paling berisiko tinggi untuk terjadinya karhutla,” ujar Mahfud MD. Ia menambahkan, “Karena tingginya potensi itu, maka kita prioritaskan penanganannya di enam provinsi tersebut.”
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, tetapi juga pada upaya pencegahan dan mitigasi. “Kita harus menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan agar karhutla ini tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap upaya penanganan berjalan efektif dan efisien.
Perhatian khusus akan diberikan pada pemantauan titik api, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan larangan membakar lahan, serta penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Mahfud MD berharap dengan adanya prioritas ini, Indonesia dapat lebih sigap dan berhasil menekan angka kejadian karhutla di tahun-tahun mendatang.
