Jakarta – Kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam 55 ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri mendorong Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk segera bertindak. Dasco dilaporkan langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, guna mencari solusi atas permasalahan krusial ini.
Langkah proaktif Dasco ini diambil tak lama setelah menerima laporan langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) KSPI yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Juni. Dalam forum tersebut, isu kenaikan harga gas industri menjadi sorotan utama yang memicu kekhawatiran massal para pekerja.
"Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," ujar Dasco saat berbicara dengan Simon Mantiri melalui sambungan telepon. Ia menegaskan urgensi untuk mencari titik temu sebelum berbicara lebih jauh mengenai agenda lain.
"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar," imbuh politikus Partai Gerindra tersebut, menunjukkan betapa seriusnya perhatiannya terhadap isu ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kebijakan energi.
Menanggapi panggilan telepon dari Wakil Ketua DPR, Simon Aloysius Mantiri menyatakan komitmen Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk mengkaji dan melakukan penyesuaian terkait harga liquefied natural gas (LNG) yang menjadi sumber permasalahan.
"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," jelas Simon, memberikan sinyal positif bahwa perusahaan plat merah itu terbuka untuk mencari solusi terbaik bagi industri dan tenaga kerja.
Dasco, dalam percakapannya, menekankan kembali urgensi penanganan masalah ini. Ia meminta agar segera ditemukan jalan keluar konkret untuk mencegah terwujudnya ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh. "Begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Dasco mengusulkan agar dilakukan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat melibatkan perwakilan dari serikat pekerja untuk bersama-sama mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terkait harga gas industri. "Mungkin kita bisa duduk sehari-dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh, satu-dua, nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar," ajaknya.
Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memaparkan secara rinci potensi ancaman PHK yang menghantui puluhan ribu buruh. Ia menyebutkan bahwa sedikitnya 55 ribu buruh dari sektor industri keramik terancam kehilangan pekerjaan mereka sebagai imbas langsung dari kenaikan harga gas industri.
"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," ujar Andi Gani saat menyampaikan paparannya di hadapan Dasco dalam Rakernas KSPI. Ia secara spesifik menyoroti kesulitan yang dialami oleh industri keramik, seperti Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik, yang terpaksa mengambil langkah drastis akibat lonjakan biaya operasional yang disebabkan oleh harga gas.
Kenaikan harga gas industri memang menjadi isu sensitif yang berpotensi menimbulkan efek domino luas bagi perekonomian nasional. Ketersediaan gas dengan harga yang kompetitif merupakan salah satu faktor krusial dalam menjaga daya saing industri manufaktur, terutama bagi sektor padat energi seperti keramik, kaca, dan baja. Jika harga gas menjadi terlalu tinggi, industri-industri ini akan kesulitan bersaing, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, bahkan penutupan pabrik.
Kondisi ini juga menyoroti pentingnya kebijakan energi yang berpihak pada industri dan tenaga kerja. Keseimbangan antara harga energi yang mencerminkan keekonomian dengan kebutuhan industri untuk tetap beroperasi dan mempekerjakan buruh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pertamina, sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor energi, memegang peranan penting dalam menjembatani kepentingan tersebut.
Dengan adanya respons cepat dari Wakil Ketua DPR dan komitmen awal dari Dirut Pertamina, harapan muncul bahwa dialog konstruktif akan segera terjalin. Pertemuan yang diusulkan oleh Dasco diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan solusi yang dapat meringankan beban industri, sekaligus menyelamatkan ribuan pekerja dari ancaman kehilangan mata pencaharian. Perkembangan lebih lanjut dari negosiasi ini akan menjadi perhatian publik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.
