Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Cabang (Badko) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Senin (22/6). Aksi ini secara spesifik menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan munculnya berbagai indikasi kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, menyampaikan kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat akibat berbagai persoalan mendasar. Ia menyoroti meningkatnya beban ekonomi yang dirasakan rakyat, ketidakpastian dalam penegakan hukum, serta lemahnya upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, massa aksi juga mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai minim partisipasi publik dan maraknya dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional.
HMI Badko Sulsel dalam tuntutannya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan krusial, mulai dari stabilitas ekonomi, penguatan pemberantasan korupsi, hingga pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut mereka, RUU ini menjadi instrumen hukum yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan.
Lebih lanjut, HMI secara tegas menyatakan penolakan terhadap program yang diusung pemerintah terkait Koperasi Merah Putih (KMP). Mereka berpandangan bahwa program ini berpotensi mengganggu kemandirian desa dan membuka celah intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi kerakyatan. HMI menilai KMP tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa dan justru dapat merusak tatanan ekonomi lokal yang sudah berjalan.
Isu korupsi juga menjadi perhatian serius dalam aksi ini. HMI Badko Sulsel menyoroti kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mencurigai adanya permainan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menduga praktik serupa tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Oleh karena itu, HMI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan proses hukum yang tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BGN. Desakan ini mencakup semua tingkatan, mulai dari pejabat di tingkat pusat, koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, hingga pengelola Sistem Pengadaan Pangan Bergizi (SPPG) di setiap daerah, apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian negara.
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, HMI juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tetap terlindungi dari gejolak ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat berdampak luas pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Selain isu ekonomi dan korupsi, HMI juga menyampaikan aspirasi penting terkait perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat. Massa aksi menegaskan tuntutan agar pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, maupun individu lain yang berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang harus dilindungi.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan HMI di Makassar ini mencerminkan adanya keprihatinan mendalam dari kalangan mahasiswa terhadap arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan saat ini. Tuntutan yang disampaikan mencakup berbagai sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, hukum, hingga kebebasan sipil. Evaluasi kinerja kabinet menjadi agenda penting bagi HMI untuk memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan amanah rakyat dan demi kesejahteraan bangsa.
Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh HMI ini dengan serius. Respons yang cepat dan konkret terhadap isu-isu yang diangkat akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjawab kegelisahan publik dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Keberlanjutan program-program strategis nasional yang bebas dari korupsi dan partisipatif menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
