Lima tahun telah berlalu sejak Taliban kembali menguasai Kabul, Afghanistan. Periode ini ditandai dengan meningkatnya ketenangan di negara tersebut, namun ironisnya, harga yang harus dibayar oleh rakyat Afghanistan adalah kemerosotan ekonomi yang kian parah.
Menurut laporan terbaru, meskipun tingkat keamanan di beberapa wilayah dilaporkan membaik, angka kemiskinan justru melonjak drastis. Data dari Program Pangan Dunia (WFP) menunjukkan bahwa lebih dari 28 juta warga Afghanistan, atau sekitar 60% dari total populasi, kini membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Perekonomian Afghanistan mengalami pukulan telak pasca-pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021. Pembekuan aset negara oleh Amerika Serikat dan sanksi internasional yang menyertainya telah melumpuhkan sektor keuangan dan perdagangan. Akibatnya, lapangan kerja menyempit, inflasi meroket, dan daya beli masyarakat anjlok.
Situasi ini diperparah oleh kekeringan yang berkepanjangan dan bencana alam lainnya yang terus menerus melanda Afghanistan. Sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Petani kesulitan mendapatkan benih, pupuk, dan akses ke pasar, yang berujung pada penurunan produksi pangan.
Dalam sebuah wawancara, seorang warga Kabul yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keputusasaannya. “Dulu kami takut bom, sekarang kami takut perut kosong. Anak-anak kami tidak bisa sekolah karena kami tidak punya uang untuk membeli buku atau seragam. Ketenangan memang ada, tapi apakah ketenangan bisa mengisi perut kami?” keluhnya.
PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional terus berupaya memberikan bantuan, namun tantangan logistik dan pendanaan yang besar masih menghantui upaya penyelamatan. Bantuan yang ada seringkali belum mencukupi kebutuhan mendesak jutaan warga yang terdampak. Harapan untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan masih sangat bergantung pada pencairan aset negara yang dibekukan dan normalisasi hubungan internasional Afghanistan.
