Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespons tegas penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana implementasi fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Penolakan ini dinilai mencerminkan ketidakseriusan dalam mewujudkan perdamaian yang dinantikan.
Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap Israel yang secara terang-terangan menolak peta jalan (road map) yang diajukan oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). “Israel menolak road map yang diajukan UNRWA untuk implementasi fase kedua gencatan senjata di Gaza,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya, Senin (24/6/2024).
Sikap Israel ini, menurut Kemlu RI, semakin mempertegas bahwa negara tersebut tidak memiliki niat baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Rencana tersebut sejatinya merupakan upaya serius untuk mencapai deeskalasi dan memberikan ruang bagi bantuan kemanusiaan.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan bahwa penolakan ini justru akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah sangat kritis. Ia juga menggarisbawahi bahwa UNRWA, sebagai badan PBB yang memiliki mandat kuat, telah berupaya keras untuk merumuskan solusi damai. Namun, langkah tersebut terhalang oleh ketidakpedulian Israel terhadap upaya internasional.
Pemerintah Indonesia secara konsisten menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya negara-negara yang memiliki pengaruh, untuk menekan Israel agar menghentikan agresi militernya dan bersedia untuk berdialog demi perdamaian. Indonesia meyakini bahwa solusi diplomatik adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.
Kemlu RI berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan memprioritaskan upaya kemanusiaan serta perdamaian. Indonesia akan terus bersolidaritas dengan rakyat Palestina dan mendorong langkah-langkah konkret menuju terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan prinsip hukum internasional.
