Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kembali menyoroti maraknya praktik umrah ilegal yang merugikan masyarakat. Melalui penegasan kembali mengenai pentingnya perizinan resmi bagi biro perjalanan umrah, BPKN berupaya memperkuat instrumen perlindungan konsumen di sektor ini.
Ketua BPKN, Rizal E. Halim, menyatakan bahwa perizinan adalah kunci utama dalam mencegah praktik ilegal dan memastikan keamanan serta transparansi bagi para calon jemaah. Ia menekankan bahwa tanpa izin yang sah, operasional sebuah biro perjalanan umrah tidak dapat dijamin akuntabilitasnya, baik dari segi pelayanan maupun kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami terus mendorong agar masyarakat memilih biro perjalanan yang sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama,” ujar Rizal E. Halim dalam keterangan persnya. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya preventif agar calon jemaah tidak menjadi korban penipuan atau praktik-praktik merugikan lainnya yang kerap dilakukan oleh biro perjalanan abal-abal.
Penegasan ini muncul di tengah laporan mengenai berbagai kasus penipuan dan kegagalan penyelenggaraan ibadah umrah yang melibatkan biro perjalanan tidak resmi. Calon jemaah seringkali dijanjikan fasilitas yang menggiurkan, namun pada akhirnya tidak mendapatkan pelayanan sesuai kesepakatan, bahkan terkatung-katung tanpa bisa berangkat.
BPKN mengingatkan bahwa memilih biro perjalanan yang terdaftar dan memiliki izin resmi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga jaminan hak-hak konsumen. Biro yang berizin telah melalui proses verifikasi dan diawasi oleh otoritas terkait, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, BPKN mengimbau seluruh masyarakat yang berencana melaksanakan ibadah umrah untuk selalu melakukan pengecekan status perizinan biro perjalanan yang dituju. Informasi mengenai biro perjalanan resmi dapat diakses melalui situs web Kementerian Agama atau instansi terkait lainnya. Dengan demikian, ibadah umrah dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan.
