Gangguan sistem kelistrikan yang melanda sebagian wilayah Jawa Timur baru-baru ini ternyata berakar pada persoalan krusial pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan bahwa defisit kontrak pasokan batu bara domestik menjadi biang keladi di balik kendala operasional pembangkit listrik yang berujung pada pemadaman bergilir. Situasi ini menjadi sorotan tajam pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara tahunan PLN mencapai 154 juta metrik ton. Pemerintah sebenarnya telah menugaskan sejumlah perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan alokasi sebesar 190 juta ton. Namun, dari jumlah yang dikonfirmasi tersebut, baru sekitar 150-160 juta ton yang terealisasi, dan yang terpenting, baru 134 juta ton yang terikat kontrak resmi. Ini menyisakan defisit sekitar 20 juta ton yang belum berhasil dikontrakkan.
Penyebab utama keengganan sejumlah perusahaan tambang untuk memenuhi kewajiban pasokan ke PLN terletak pada disparitas harga yang signifikan. Perusahaan tambang diwajibkan menjual batu bara kepada PLN melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga maksimal 70 dolar AS per ton. Angka ini sangat kontras dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk periode I Juni 2026 yang melonjak hingga 121,83 dolar AS per ton. Perbedaan harga yang mencolok ini membuat para produsen enggan melepas komoditas mereka ke PLN dengan harga yang jauh di bawah pasar.
"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," tegas Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR pada Senin (15/6), seperti dikutip dari Antara. Situasi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan industri pertambangan dengan kebutuhan vital penyediaan listrik bagi masyarakat.
Menyadari urgensi persoalan ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan pembentukan tim koordinasi lintas sektor. Tim ini melibatkan Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya adalah untuk melakukan rekonsiliasi data dan memastikan tidak ada kesalahpahaman atau disinformasi yang berpotensi memperkeruh suasana.
"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar lima setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun disinformasi yang terjadi multiinterpretasi," ungkap Bahlil, menggarisbawahi upaya intensif pemerintah dalam mencari solusi.
Selain masalah volume kontrak dan disparitas harga, pasokan batu bara PLN juga menghadapi tantangan lain berupa menipisnya cadangan batu bara berkalori medium. Jenis batu bara ini sangat krusial untuk menjaga operasional pembangkit listrik milik PLN. Kelangkaan batu bara jenis ini semakin memperumit upaya PLN dalam menjaga ketersediaan pasokan energi primer.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujar Bahlil, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
Dampak dari kendala pasokan energi ini mulai terasa langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah Jawa Timur. Daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dilaporkan mengalami pemadaman listrik mendadak yang terjadi berulang kali sejak pekan lalu. Situasi ini tentu menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas sehari-hari warga.
Menanggapi hal tersebut, Dana Puspita Sari, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, menyatakan bahwa PLN tengah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. "PLN saat ini tengah mengerahkan sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," ujarnya di Surabaya pada Rabu (17/6).
Untuk sementara waktu, PLN UID Jatim menerapkan manajemen beban secara terbatas di area-area yang terdampak pemadaman. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas jaringan listrik secara keseluruhan sembari terus berupaya mempercepat pemulihan operasional pembangkit yang mengalami kendala teknis. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan dampak pemadaman bagi masyarakat sembari menunggu solusi jangka panjang terkait pasokan batu bara teratasi.
