Bengkulu – Kasus dugaan keracunan massal akibat konsumsi menu makanan bergizi (MBG) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, memicu sorotan tajam dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Menindaklanjuti hasil uji laboratorium menu MBG dari dapur Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Desa Taba Tebelet yang telah keluar dan merekomendasikan pembinaan, Komisi IV menilai evaluasi menyeluruh terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) SPPG tersebut menjadi krusial.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, SH MH, menekankan bahwa pembinaan yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan tidak hanya berhenti pada rekomendasi pembinaan terhadap SPPG. Menurutnya, perlu ada evaluasi mendalam terhadap penjamah makanan yang terlibat dalam program MBG. Upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman mereka terhadap standar kebersihan pangan sangat penting untuk mencegah terulangnya insiden kontaminasi bakteri pada makanan di masa mendatang.
"Penjamah makanan harus dievaluasi, dilakukan upgrading agar jangan sampai ke depannya terjadi lagi kasus kontaminasi bakteri terhadap makanan menu MBG," tegas Usin dalam sebuah pernyataan pada Kamis (18/06/2026). Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya aspek sumber daya manusia dalam menjaga keamanan pangan, selain aspek teknis lainnya.
Lebih lanjut, Usin menyoroti isu krusial terkait pengujian sampel air pada SPPG Desa Taba Tebelet yang diindikasikan belum teruji laboratorium BPOM. Ia menegaskan bahwa pengujian kualitas air, khususnya air sumur resapan, seharusnya menjadi salah satu syarat mutlak yang diperiksa oleh pihak berwenang sebelum sertifikat SLHS diterbitkan. SLHS sendiri merupakan dokumen vital yang menjamin bahwa sebuah fasilitas pangan telah memenuhi standar kebersihan, praktik pengolahan makanan yang aman, penyimpanan yang tepat, distribusi yang higienis, serta ketersediaan sarana sanitasi yang memadai.
"Sejak awal soal air ini kan memang harus teruji higienisnya, sebelum beroperasinya SPPG, air sumur resapan harus disaring. SLHS diawal, kalau air yang digunakan untuk pencucian sarana prasarana, kalau air yang digunakan untuk olahan makanan wajib menggunakan air isi ulang yang sudah diolah dan kecenderungan bakteri tidak ada lagi," jelas Usin. Pernyataan ini mengindikasikan adanya potensi kelalaian dalam proses verifikasi awal yang seharusnya mendeteksi dan mencegah potensi risiko dari penggunaan air yang tidak memenuhi standar higienitas.
Insiden dugaan keracunan massal di Kepahiang ini menjadi pukulan bagi program MBG yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak-anak. Meskipun hasil uji laboratorium menu MBG telah menunjukkan adanya kontaminasi bakteri, Usin menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari BPOM mengenai apakah kontaminasi tersebut berasal dari makanan itu sendiri atau dari sumber air yang digunakan dalam proses pengolahan.
Perluasan cakupan evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap operasional dapur SPPG secara keseluruhan. Kualitas bahan baku, metode pengolahan, kebersihan peralatan, praktik penyimpanan, hingga alur distribusi makanan, semuanya menjadi bagian integral dari penilaian SLHS. Jika ditemukan kelemahan pada salah satu aspek tersebut, maka pembinaan dan perbaikan harus segera dilakukan.
Program MBG, yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan anak-anak, rentan terhadap berbagai faktor risiko jika standar kebersihan dan keamanan pangan tidak terpenuhi secara ketat. Mulai dari pemilihan pemasok bahan pangan, kebersihan dapur, pelatihan tenaga pengolah, hingga pengawasan rutin, semuanya memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa.
Evaluasi ulang SLHS SPPG Desa Taba Tebelet bukan hanya sekadar administrasi, melainkan sebuah langkah preventif untuk memastikan bahwa program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyedia layanan pangan, hingga pengawas mutu, akan pentingnya sinergi dan komitmen dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Meskipun belum ada informasi resmi mengenai nasib SPPG Desa Taba Tebelet secara keseluruhan, desakan dari Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa evaluasi mendalam dan perbaikan sistemik menjadi prioritas. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap program-program kesehatan yang dijalankan pemerintah tetap terjaga dan masyarakat dapat menerima manfaatnya secara optimal tanpa adanya ancaman kesehatan. Perkembangan lebih lanjut terkait hasil investigasi dan langkah konkret yang akan diambil oleh BPOM dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat segera disampaikan kepada publik.
