Bupati Bandung, Dadang Supriatna, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penekanan ini disampaikan langsung oleh Bupati Dadang Supriatna, yang menggarisbawahi urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pelayanan publik.
Pertemuan strategis ini, yang berlangsung pada Selasa (23/1/2024), menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk menyelaraskan langkah dalam pencegahan korupsi. Bupati Dadang Supriatna secara spesifik menyampaikan bahwa Pemkab Bandung siap berkolaborasi penuh dengan KPK, termasuk dalam program-program pencegahan yang telah dirancang oleh lembaga antirasuah tersebut. Ia menegaskan, “Kami akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan pencegahan, dan kami siap untuk bekerja sama dengan KPK.”
Lebih lanjut, Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa Pemkab Bandung telah berupaya menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga marwah birokrasi yang bersih. “Melalui program-program yang telah kami jalankan, kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN di Kabupaten Bandung memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tugasnya,” ujar Bupati.
Inisiatif ini sejalan dengan fokus KPK yang terus mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan yang baik. KPK sendiri, melalui Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Pahala Nainggolan juga memberikan arahan terkait pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Ia menekankan, “Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik.”
Kerja sama antara Pemkab Bandung dan KPK ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan sinergi yang kuat dan komitmen yang teguh, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
