Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjembatani berbagai aspirasi, terutama dari kalangan buruh, dalam proses pembahasan RUU yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kapolri menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam RUU Ketenagakerjaan. Ia meyakini bahwa dialog yang konstruktif adalah kunci untuk mencapai undang-undang yang adil dan berpihak pada semua pihak yang terlibat. “Kita akan coba menjembatani aspirasi daripada teman-teman buruh, bagaimana kemudian bisa mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha,” ujar Kapolri.
Lebih lanjut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dialog dengan DPR akan menjadi sarana utama dalam menyalurkan masukan dari serikat pekerja. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa suara-suara dari pekerja didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh para legislator. Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan menghasilkan regulasi yang lebih baik.
Kapolri juga berjanji akan berperan aktif dalam mengawal proses ini, termasuk memberikan masukan yang konstruktif. Keterlibatan Polri dalam memfasilitasi dialog ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi terbaik melalui musyawarah. Dengan adanya jembatan dialog yang difasilitasi oleh Kapolri, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif untuk pembahasan RUU Ketenagakerjaan, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi stabilitas hubungan industrial di Indonesia.
